Hatta: Sangat Rugi Membiayai Mereka yang Maju Tak Gentar Membela yang Bayar
Minggu, 23 Agustus 2020 - 10:19 WIB
loading...
Direktur Eksekutif Institute Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH) Hatta Taliwang Foto/SINDOphoto
A
A
A
JAKARTA - Belum lama ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan temuannya tentang pemerintah menggelontorkan dana Rp90,45 miliar untuk keperluan sosialisasi kebijakan melalui jasa influencer atau tokoh berpengaruh. Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Institute Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH) Hatta Taliwang mengatakan bahwa terkadang orang awam tak bisa bedakan influencer dengan buzzer atau pendengung.
"Sebenarnya influencer itu profesi yang baik bila digunakan dengan benar dan baik. Karena mereka adalah orang-orang pilihan di bidangnya masing-masing yang dianggap bisa mempengaruhi pengikutnya untuk mengikuti jejaknya terutama dalam marketing produk, termasuk dalam ikut mempengaruhi publik berkaitan dengan kebijakan pemerintah," ujar Hatta Taliwang kepada SINDOnews, Minggu (23/8/2020).
Hatta menjelaskan, yang penting para influencer itu mengiklankan atau mempromosikan produk yang baik. Dia mengatakan, influencer jangan mempromosikan barang atau kebijakan yang busuk. Dia pun memberikan contoh Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 sangat bertentangan dengan ketatanegaraan yang baik, karena merendahkan peran DPR , peran BPK termasuk lembaga pengadilan.
(Baca juga: Apa Perbedaan antara Buzzer dan Influencer? ).
"Bila influencer mau mempromosi produk perundang-undangan demikian, maka itu merendahkan profesi mereka, menjadi warga negara yang tidak bertanggung jawab atas jalannya sistem demokrasi," ungkapnya.
Dia menambahkan, demikian pula buzzer yang bertindak atau bersikap tidak rasional, tidak proporsional, membela sesuatu yang di mata publik salah, namun yang penting membela penguasa. Maka itu, kata dia, buzzer merendahkan diri sendiri karena hanya tahu pembenaran tapi buta terhadap kebenaran.
"Pemerintah sangat rugi membiayai mereka yang maju tak gentar membela yang bayar. Kalau betul biaya untuk influencer itu sampai sekian besar Rp90 miliar, maka silakan yang mengucur dana itu untuk evaluasi, apa hasilnya positif atau malah negatif. Sekilas dalam pengamatan saya banyak negatifnya, mudarat dalam bahasa agama," ungkapnya.
(Baca juga: Bayar Buzzer-Influencer Rp90 Miliar, PKS: Prioritas Anggaran Pemerintah Lemah ).
Sebab, kata dia, kebenaran tak bisa dimanipulasi, karena tiap jiwa itu punya rasa atau suara batin bahkan nurani untuk membedakan yang benar dan salah. Karena itu, dia menyarankan pemerintah kerjakan yang terbaik, sehingga wanginya semerbak ke seantero.
"Mawar tak pernah gunakan influencer atau buzzer untuk menyatakan wanginya. Karena bersumber dan memancar dari kedalaman jiwa raganya. Pemerintah tak perlu keluar biaya apa pun bila kerja dengan serius, baik, dan benar. Wanginya akan semerbak dengan sendirinya," pungkasnya.
"Sebenarnya influencer itu profesi yang baik bila digunakan dengan benar dan baik. Karena mereka adalah orang-orang pilihan di bidangnya masing-masing yang dianggap bisa mempengaruhi pengikutnya untuk mengikuti jejaknya terutama dalam marketing produk, termasuk dalam ikut mempengaruhi publik berkaitan dengan kebijakan pemerintah," ujar Hatta Taliwang kepada SINDOnews, Minggu (23/8/2020).
Hatta menjelaskan, yang penting para influencer itu mengiklankan atau mempromosikan produk yang baik. Dia mengatakan, influencer jangan mempromosikan barang atau kebijakan yang busuk. Dia pun memberikan contoh Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 sangat bertentangan dengan ketatanegaraan yang baik, karena merendahkan peran DPR , peran BPK termasuk lembaga pengadilan.
(Baca juga: Apa Perbedaan antara Buzzer dan Influencer? ).
"Bila influencer mau mempromosi produk perundang-undangan demikian, maka itu merendahkan profesi mereka, menjadi warga negara yang tidak bertanggung jawab atas jalannya sistem demokrasi," ungkapnya.
Dia menambahkan, demikian pula buzzer yang bertindak atau bersikap tidak rasional, tidak proporsional, membela sesuatu yang di mata publik salah, namun yang penting membela penguasa. Maka itu, kata dia, buzzer merendahkan diri sendiri karena hanya tahu pembenaran tapi buta terhadap kebenaran.
"Pemerintah sangat rugi membiayai mereka yang maju tak gentar membela yang bayar. Kalau betul biaya untuk influencer itu sampai sekian besar Rp90 miliar, maka silakan yang mengucur dana itu untuk evaluasi, apa hasilnya positif atau malah negatif. Sekilas dalam pengamatan saya banyak negatifnya, mudarat dalam bahasa agama," ungkapnya.
(Baca juga: Bayar Buzzer-Influencer Rp90 Miliar, PKS: Prioritas Anggaran Pemerintah Lemah ).
Sebab, kata dia, kebenaran tak bisa dimanipulasi, karena tiap jiwa itu punya rasa atau suara batin bahkan nurani untuk membedakan yang benar dan salah. Karena itu, dia menyarankan pemerintah kerjakan yang terbaik, sehingga wanginya semerbak ke seantero.
"Mawar tak pernah gunakan influencer atau buzzer untuk menyatakan wanginya. Karena bersumber dan memancar dari kedalaman jiwa raganya. Pemerintah tak perlu keluar biaya apa pun bila kerja dengan serius, baik, dan benar. Wanginya akan semerbak dengan sendirinya," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
