PBB Apresiasi Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan KLHK

Senin, 01 Juli 2024 - 12:10 WIB
loading...
PBB Apresiasi Sistem...
Inovasi pelayanan publik Sistem Informasi Data Indeks Serenata (Sidik) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendapat apresiasi dari PBB. Foto/Istimewa
A A A
JAKARTA - Inovasi pelayanan publik Sistem Informasi Data Indeks Serenata (Sidik) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendapat apresiasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Apresiasi ini dalam ajang penghargaan internasional bidang pelayanan publik.

KLHK meraih prestasi pada ajang bergengsi United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2024. Hal ini setelah proses seleksi, review dan klarifikasi dilakukan oleh UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs).

Menteri LHK Siti Nurbaya, diwakili Inspektur Jenderal Kementerian LHK Laksmi Wijayanti yang menerima penghargaan mengatakan, Sidik terpilih sebagai pemenang UNPSA tahun 2024 kategori khusus tackling climate change.

"Dan menjadi satu-satunya inisiatif dari Indonesia yang mendapatkan perhargaan dalam UNPSA-2024," kata Laksmi Wijayanti, Senin (1/7/2024).

Kata Laksmi, Sidik adalah perangkat penilaian cepat tingkat kerentanan dan risiko iklim, yang dikembangkan sejak tahun 2012. Sidik bertujuan untuk menyajikan informasi kerentanan perubahan iklim untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah.

"Dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan risiko dan dampak perubahan iklim, termasuk dan data dan informasi indikatif kerentanan perubahan iklim dengan satuan unit desa di seluruh Indonesia," ucapnya.

Penyerahan penghargaan dilaksanakan pada acara puncak dalam rangkaian acara United Nations Public Service Forum (UNPSF), di Incheon, Korea, tanggal 24-26 Juni 2024. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) diwakili oleh Inspektur Jenderal Kementerian LHK Laksmi Wijayanti untuk menerima penghargaan.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Kemenhut-ITTO Perkuat...
Kemenhut-ITTO Perkuat Kerja Sama Pengelolaan Hutan Lestari dan Industri Kayu Tropis
Prajurit TNI Kembali...
Prajurit TNI Kembali Gugur, DPR Minta PBB Evaluasi Perlindungan Pasukan UNIFIL
Wakil Sekjen PBB Ikut...
Wakil Sekjen PBB Ikut Berduka Gugurnya Prajurit TNI Praka Rico Pramudia
SBY: PBB Harusnya Hentikan...
SBY: PBB Harusnya Hentikan Penugasan UNIFIL di Medan Perang yang Masih Membara
Lagi, 3 Prajurit TNI...
Lagi, 3 Prajurit TNI Terluka di Lebanon, Menlu Desak PBB Jamin Keamanan Penjaga Perdamaian
Di Balik Konflik AS–Israel...
Di Balik Konflik AS–Israel dan Iran: Perebutan Pengaruh di Timur Tengah
Jerman Gagal Peroleh...
Jerman Gagal Peroleh Kursi di Dewan Keamanan PBB untuk Pertama Kali
Dunia Serukan Penghentian...
Dunia Serukan Penghentian Segera Perang Afghanistan dan Pakistan
Siapa Tammy Bruce? Mantan...
Siapa Tammy Bruce? Mantan Pembawa Acara Fox News yang Ditunjuk Wakil Duta Besar AS untuk PBB
Rekomendasi
Mengapa Bulan Safar...
Mengapa Bulan Safar Dianggap Membawa Kesialan? Ini Penjelasan Islam dan Asal Usul Mitosnya
TV Iran Rayakan Kematian...
TV Iran Rayakan Kematian Mendadak Senator AS Pro-Israel: 'Dikirim ke Neraka'
Perang AS dan Iran Ternyata...
Perang AS dan Iran Ternyata Tak Menguntungkan Pihak yang Bertikai, Ini 4 Alasannya
Berita Terkini
Gandeng KPK, Kejagung...
Gandeng KPK, Kejagung Didukung Penuh Usut Tuntas Kasus Febrie Adriansyah
Jelang Pelimpahan Berkas,...
Jelang Pelimpahan Berkas, Gus Yaqut: Semoga Kebenaran Terungkap
Prabowo Ingatkan Penanganan...
Prabowo Ingatkan Penanganan Sampah Tak Bisa Gunakan Cara-cara Lama
3 Pemimpin Dunia Bertemu...
3 Pemimpin Dunia Bertemu Prabowo dalam Sepekan, Bukti Indonesia Dipercaya Dunia
Satu Dekade Laut China...
Satu Dekade Laut China Selatan: Stabilitas Kawasan Ketimbang Kontestasi
Makna Prabowo Minta...
Makna Prabowo Minta Aparatur Introspeksi, Qodari: Tak Ada yang Istimewa di Mata Hukum
Infografis
Keringanan PBB-P2 DKI...
Keringanan PBB-P2 DKI Jakarta 2026 Berlaku Bertahap
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved