Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Audit Anggaran Pemeliharaan PDN, DPR: Patut Diduga Ada Penyelewengan
loading...
Komisi I DPR, Menkominfo Budi Arie Setiadi, dan BSSN menggelar rapat kerja di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/6/2024). DPR mendorong aparat penegak hukum memeriksa penggunaan anggaran pemeliharaan PDN buntut peretasan hacker. Fo
A
A
A
JAKARTA - Komisi III DPR mendorong aparat penegak hukum (APH) memeriksa atau mengaudit penggunaan anggaran pemeliharaan Pusat Data Nasional (PDN) . Dorongan ini menyusul penggunaan anggaran pemeliharaan yang mencapai Rp700 miliar tak membuat PDN aman dari peretasan.
"Patut diduga ada dugaan tindak penyelewengan di sana. Ada oknum-oknum tidak kompeten di PDN. Jadi saya kira, tidak ada salahnya bagi lembaga penegak hukum seperti Polri, KPK, Kejagung, untuk mulai menyelidiki dugaan tersebut,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, Minggu (30/6/2024).
Dia heran dengan kinerja pihak terkait yang tidak bisa mengamankan PDN dari peretasan. Padahal, mereka sudah disokong dengan anggaran yang sangat besar.
"Dengan dana sebesar itu, masak iya proteksi sibernya mudah dibobol dan tidak bisa dipulihkan. Kan tidak masuk akal. Terus ngapain aja mereka selama ini dengan dana sebesar itu?" katanya.
Dia meminta agar pejabat di lembaga terkait meningkatkan pengamanan PDN supaya kejadian serupa tidak terulang lagi. "Masak negara kita dibuat tidak berdaya seperti ini. Data sentral dibobol dengan mudah. Sangat fatal dan memalukan,” ucapnya.
Menurut Sahroni, harus ada yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Mereka diminta tak menghindar dengan mencari berbagai alasan
"Harus ada yang bertanggung jawab atas insiden ini. Jangan cuma ngeles dengan seribu alasan tanpa adanya perbaikan,” ujarnya.
"Patut diduga ada dugaan tindak penyelewengan di sana. Ada oknum-oknum tidak kompeten di PDN. Jadi saya kira, tidak ada salahnya bagi lembaga penegak hukum seperti Polri, KPK, Kejagung, untuk mulai menyelidiki dugaan tersebut,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, Minggu (30/6/2024).
Dia heran dengan kinerja pihak terkait yang tidak bisa mengamankan PDN dari peretasan. Padahal, mereka sudah disokong dengan anggaran yang sangat besar.
"Dengan dana sebesar itu, masak iya proteksi sibernya mudah dibobol dan tidak bisa dipulihkan. Kan tidak masuk akal. Terus ngapain aja mereka selama ini dengan dana sebesar itu?" katanya.
Dia meminta agar pejabat di lembaga terkait meningkatkan pengamanan PDN supaya kejadian serupa tidak terulang lagi. "Masak negara kita dibuat tidak berdaya seperti ini. Data sentral dibobol dengan mudah. Sangat fatal dan memalukan,” ucapnya.
Menurut Sahroni, harus ada yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Mereka diminta tak menghindar dengan mencari berbagai alasan
"Harus ada yang bertanggung jawab atas insiden ini. Jangan cuma ngeles dengan seribu alasan tanpa adanya perbaikan,” ujarnya.
(jon)
Explore More
