Peretasan PDN Coreng Nama Indonesia di Mata Dunia

JAKARTA - Pakar Keamanan Siber Pratama Persadha menuturkan peretasan Pusat Data Nasional (PDN) oleh Ransomware Brain Cipher Lockbit 3.0 mencoreng nama Indonesia di mata dunia. Pasalnya, peretasan ini sudah bertubi-tubi terjadi dan mengakibatkan kebocoran data nasional.

“Serangan siber yang beruntun dan bertubi-tubi sepertinya menunjukkan kurang pedulinya pemerintah terkait isu keamanan siber. Meski tidak ada kerugian secara finansial dengan terjadinya serangan siber, namun reputasi serta nama baik negara Indonesia akan tercoreng di mata dunia,” ujar Pratama yang juga Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC i, Minggu (30/6/2024).



Bahkan, sudah banyak yang mengakui bahwa Indonesia adalah sebuah negeri open source yang datanya boleh dilihat oleh siapa saja dengan banyaknya peretasan yang terjadi selama ini. “Dan akhirnya pemerintah baru kelimpungan saat terjadi serangan siber lalu melakukan penanganan yang kerap terlambat serta membutuhkan waktu lama,” katanya.

Pratama mengatakan, dampak serangan siber ransomware dapat menghentikan layanan kepada masyarakat, yang paling terlihat adalah panjangnya antrean gerbang Imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, beberapa waktu lalu.

Serangan ransomware juga biasanya membutuhkan waktu dalam pemulihan layanan yang terganggu terutama jika peretas berhasil mengetahui di mana backup dari data utama disimpan karena biasanya mereka akan menyerang data backup terlebih dahulu sebelum menyerang data utama.

“Sehingga saat tim keamanan IT menyadari bahwa sistem utama bermasalah, mereka akan kesulitan melakukan backup karena data yang ada di perangkat backup sudah dienskrip terlebih dahulu oleh mereka sehingga sistem tidak dapat dikembalikan layanannya,” jelas Pratama.

Selain itu, adanya kekhawatiran kebocoran data dari 210 institusi akibat Ransomware Brain Cipher Lockbit 3.0 karena biasanya sebelum mengunci file dan data supaya tidak bisa dipakai, mereka terlebih dahulu memindahkan data tersebut ke server mereka.

“Jika korban tidak mau membayarkan tebusan yang diminta maka data yang dicuri tersebut akan dapat dijual di dark web sehingga peretas masih tetap mendapatkan keuntungan financial,” ucapnya.

Menurut dia, penyebab utama kerentanan sistem teknologi pemerintahan biasanya berasal dari rendahnya kesadaran sumber daya manusia (SDM) tentang keamanan siber.

“Terutama SDM yang memiliki akses ke dalam sistem baik internal organisasi untuk keperluan operasional atau pihak lain yang menjadi mitra ketika pembuatan sistem dan aplikasi sekaligus membantu organisasi untuk melakukan perbaikan jika terjadi masalah,” kata Pratama.