239 Data Instansi Pemerintah Terdampak Serangan Ransomware
Kamis, 27 Juni 2024 - 20:11 WIB
loading...
Menkominfo Budi Arie Setiadi menggelar rapat kerja bersama Komisi I DPR, Jakarta, Kamis (27/6/2024). Rapat kerja ini untuk membahas serangan virus ransomware dan dampaknya. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memperbaharui data jumlah instansi pemerintah yang terdampak serangan virus ransomware . Sebelumnya, Kominfo memberitahu ada 210 data instansi pemerintah yang terdampak, per 26 Juni 2024 datanya bertambah menjadi 239 data.
Rinciannya sebagai berikut:
1. Kementerian/Lembaga (30)
2. Instansi Provinsi (15)
3. Instansi Kabupaten (148)
4. Instansi Kota (48)
Baca juga: Server PDN Gangguan Diserang Ransomware, Menkominfo: Virus Ini Melanda Dunia
Menkominfo Budi Arie Setiadi menuturkan hasil temuan pihaknya bahwa ada instansi pemerintah yang datanya berhasil di-recovery. Terdapat lima instansi yang berhasil recovery layanan.
"Ada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (layanan perizinan event), Kementerian Hukum dan HAM (layanan keimigrasian), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) (layanan sikap), Kementerian Agama (Sihalal), serta Kota Kediri (ASN Digital)," ujar Budi Arie saat rapat kerja bersama Komisi I DPR, Jakarta, Kamis (27/6/2024).
Rinciannya sebagai berikut:
1. Kementerian/Lembaga (30)
2. Instansi Provinsi (15)
3. Instansi Kabupaten (148)
4. Instansi Kota (48)
Baca juga: Server PDN Gangguan Diserang Ransomware, Menkominfo: Virus Ini Melanda Dunia
Menkominfo Budi Arie Setiadi menuturkan hasil temuan pihaknya bahwa ada instansi pemerintah yang datanya berhasil di-recovery. Terdapat lima instansi yang berhasil recovery layanan.
"Ada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (layanan perizinan event), Kementerian Hukum dan HAM (layanan keimigrasian), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) (layanan sikap), Kementerian Agama (Sihalal), serta Kota Kediri (ASN Digital)," ujar Budi Arie saat rapat kerja bersama Komisi I DPR, Jakarta, Kamis (27/6/2024).
Lihat Juga :
