Server PDN Diserang Ransomware, BSSN Ngaku Tak Punya Backup Data
loading...
Kepala BSSN, Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian mengungkap bahwa persoalan utama dari gangguan server PDN lantaran tidak adanya cadangan atau backup data. Foto/SINDOnews/Felldy Utama
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) , Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian mengungkap bahwa persoalan utama dari gangguan server Pusat Data Nasional (PDN) lantaran tidak adanya cadangan atau backup data. Sehingga, hal ini yang menimbulkan terhambatnya sejumlah layanan sebagaimana yang terjadi beberapa waktu terakhir.
Hal ini diungkapkan Hinsa dalam rapat bersama Komisi I DPR dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/6/2024).
"Mohon maaf, Pak Menteri, permasalahan utama adalah tata kelola, ini hasil pengecekan kita. Dan tidak adanya backup," ujar Hinsa.
Dia menyampaikan bahwa backup data hanya berada di PDNS 1 yang berada di Surabaya. Namun, dalam kasus ini mengingat PDNS Surabaya yang diserang oleh Ransomware maka dibutuhkan backup data dari PDNS lainnya.
Ternyata, yang menjadi persoalan adalah PDNS lainnya tidak memiliki backup data yang sama seperti di Surabaya.
Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid kembali mengonfirmasi bahwa kebenaran informasi terkait tidak adanya backup data di PDNS yang berada di Batam.
"Di Batam itu tidak sepenuhnya. Jadi kalau sebenarnya, seharusnya itu diarsipkan. Artinya data yang ada di Surabaya, seharusnya itu harus ada persis seperti itu juga di Batam. Jadi begitu misalnya ada gangguan di salah satu, misalnya di Surabaya ini, analoginya sebenarnya hampir sama dengan mati listrik, hidupkan genset. Kira-kira gitu," tuturnya.
Atas pernyataan tersebut, Hinsa kemudian dicecar oleh sejumlah anggota Komisi I DPR terkait alasan tidak adanya backup data di seluruh PDNS yang ada di Indonesia. Hinsa mengatakan bahwa itu bukan ranah lembaganya.
"Mungkin nanti dari Kominfo yang bisa menjelaskan," terangnya menjawab cecaran anggota Komisi I DPR.
Hal ini diungkapkan Hinsa dalam rapat bersama Komisi I DPR dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/6/2024).
"Mohon maaf, Pak Menteri, permasalahan utama adalah tata kelola, ini hasil pengecekan kita. Dan tidak adanya backup," ujar Hinsa.
Dia menyampaikan bahwa backup data hanya berada di PDNS 1 yang berada di Surabaya. Namun, dalam kasus ini mengingat PDNS Surabaya yang diserang oleh Ransomware maka dibutuhkan backup data dari PDNS lainnya.
Ternyata, yang menjadi persoalan adalah PDNS lainnya tidak memiliki backup data yang sama seperti di Surabaya.
Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid kembali mengonfirmasi bahwa kebenaran informasi terkait tidak adanya backup data di PDNS yang berada di Batam.
"Di Batam itu tidak sepenuhnya. Jadi kalau sebenarnya, seharusnya itu diarsipkan. Artinya data yang ada di Surabaya, seharusnya itu harus ada persis seperti itu juga di Batam. Jadi begitu misalnya ada gangguan di salah satu, misalnya di Surabaya ini, analoginya sebenarnya hampir sama dengan mati listrik, hidupkan genset. Kira-kira gitu," tuturnya.
Atas pernyataan tersebut, Hinsa kemudian dicecar oleh sejumlah anggota Komisi I DPR terkait alasan tidak adanya backup data di seluruh PDNS yang ada di Indonesia. Hinsa mengatakan bahwa itu bukan ranah lembaganya.
"Mungkin nanti dari Kominfo yang bisa menjelaskan," terangnya menjawab cecaran anggota Komisi I DPR.
(kri)
Lihat Juga :
