Gubernur Sulsel dan 9 Tokoh Sepakat Bangun Indonesia Damai

BOGOR - Sebanyak 10 kepala daerah dan tokoh muda Indonesia hadir dalam pertemuan bertajuk Silaturahmi Bogor untuk Indonesia. Dalam acara yang dihelat di Balai Kirti, Museum Kepresidenan, Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/5/2019) itu, mereka sepakat membangun Indonesia yang damai.

Menyimak perkembangan yang terjadi setelah Pemilu serentak 2019, tokoh muda lintas partai dan lintas daerah yang hadir sepakat mengutamakan kepentingan bangsa dan negara untuk mencapai perdamaian.
"Kami tidak pernah memikirkan dari partai mana kami datang. Di sini ada AHY dari Demokrat, ada Pak Zul (Gubernur NTB) dari PKS, dan saya dari PAN, Pak Ganjar (Gubernur Jawa Tengah) dari PDIP. Kami tadi tidak memikirkan perbedaan. Kami satu pandangan dan pemahaman untuk Indonesia yang damai," kata Bima Arya dalam jumpa pers usai pertemuan. (Baca juga: Pemilu 2019 Usai, Pemimpin Daerah dan Tokoh Nasional Serukan Persatuan )



Dalam menyikapi perbedaan sikap setelah pengumuman KPU 22 Maret 2019, mereka sepakat untuk menghormati proses demokrasi melalui lembaga yang konstitusional. “Pasca tanggal 22 Mei hormati keputusan secara demokratis oleh lembaga yang berkompoten,” ujarnya. Kalaupun ada perbedaan pandangan terhadap keputusan KPU, tokoh lintas daerah ini menganjurkan agar yang merasa dirugikan mengajukan gugatan.



Hadir dalam hajatan kebangsaan yang digagas Wali Kota Bogor Bima Arya itu adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Gubernur NTB Zulkiflimansyah, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Kemudian Wali Kota Tangeran Selatan Airin Rachmi Diany, Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute Agus Harimurty Yudhoyono, dan Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid.



Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan dan teknokrat Ilham Habibie berhalangan hadir karena ada acara yang sudah terjadwal. Dua dari mereka yang hadir datang dari luar Pulau Jawa. Mereka adalah Gubernur Sulsel Prof HM Nurdi Abdullah dan Guberbur NTB Zulkifkimansyah.