Pernyataan Plt Sekretaris DPW PPP Bali Ditentang DPW Banten
Rabu, 19 Juni 2024 - 16:25 WIB
loading...
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Banten Subadri Ushuludin. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bali M Thobahul Aftoni yang menyatakan bahwa hasil Rapimnas IX terkait muktamar hanyalah gimik politik belaka ditentang oleh Ketua DPW Banten Subadri Ushuludin. Subadri mengatakan, semua kader terutama pengurus di DPP, DPW, dan DPC menyadari keputusan paling puncak yaitu rapimnas.
“Menurut saya sah muktamar dilaksanakan sesuai AD/ART pada tahun 2025. Karena semua DPW PPP se-Indonesia sudah bersepakat, semuanya sudah mengeluarkan pendapat, dan suara bulatnya adalah menegaskan muktamar sesuai AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, red) yang berlaku yaitu tahun 2025,” ujar Subadri, Rabu (19/6/2024).
Dirinya pun lantas mempertanyakan kepada Aftoni atau akrab disapa Toni yang juga hadir saat Rapimnas IX, mengapa tak kunjung bersuara di dalam forum jika memang tidak setuju dengan hasil rapat. Subadri mempertanyakan apakah Toni paham organisasi.
Baca juga: DPW PPP Bali Anggap Kabar Agenda Muktamar 2025 Cuma Gimik Politik
“Sepengelihatan saya karena sesama DPW, waktu itu DPW Bali hadir dan tidak bersuara. Kalau pun dibilang gimik atau apa pun di luar, mungkin Mas Toni patut dipertanyakan apakah paham organisasi? Saat forum kan hadir, kenapa tidak bersuara?” tegas Mantan Wakil Wali Kota Serang ini.
Baca juga: DPW PPP Banten Minta Pimpinan Pusat Tindak Pengacau Partai
Subadri juga meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP untuk menindak tegas pengurus partai berlambang ka’bah itu yang membuat gaduh. “Sesuai dengan kesepakatan saat rapimnas juga, kami meminta kepada DPP dan petinggi majelis ketika ada kader atau pengurus partai yang membuat gaduh agar segera ditindak. Tujuannya, agar partai ini jumeneng (tegak) tetap adem dan tidak ada pengacau,” pungkasnya.
“Menurut saya sah muktamar dilaksanakan sesuai AD/ART pada tahun 2025. Karena semua DPW PPP se-Indonesia sudah bersepakat, semuanya sudah mengeluarkan pendapat, dan suara bulatnya adalah menegaskan muktamar sesuai AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, red) yang berlaku yaitu tahun 2025,” ujar Subadri, Rabu (19/6/2024).
Dirinya pun lantas mempertanyakan kepada Aftoni atau akrab disapa Toni yang juga hadir saat Rapimnas IX, mengapa tak kunjung bersuara di dalam forum jika memang tidak setuju dengan hasil rapat. Subadri mempertanyakan apakah Toni paham organisasi.
Baca juga: DPW PPP Bali Anggap Kabar Agenda Muktamar 2025 Cuma Gimik Politik
“Sepengelihatan saya karena sesama DPW, waktu itu DPW Bali hadir dan tidak bersuara. Kalau pun dibilang gimik atau apa pun di luar, mungkin Mas Toni patut dipertanyakan apakah paham organisasi? Saat forum kan hadir, kenapa tidak bersuara?” tegas Mantan Wakil Wali Kota Serang ini.
Baca juga: DPW PPP Banten Minta Pimpinan Pusat Tindak Pengacau Partai
Subadri juga meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP untuk menindak tegas pengurus partai berlambang ka’bah itu yang membuat gaduh. “Sesuai dengan kesepakatan saat rapimnas juga, kami meminta kepada DPP dan petinggi majelis ketika ada kader atau pengurus partai yang membuat gaduh agar segera ditindak. Tujuannya, agar partai ini jumeneng (tegak) tetap adem dan tidak ada pengacau,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
