Afriansyah Noor Tuding Ada Peran Yusril dalam Pencopotan Sekjen PBB

JAKARTA - Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor menuding ada peran Yusril Ihza Mahendra dalam pencopotan dirinya sebagai sekjen partai berlogo bulan sabit dan bintang itu. Hal itu bermula dari keputusan Yusril untuk mundur dari kursi Ketua Umum DPP PBB yang dimana keputusan itu keluar pada tanggal 18 Mei 2024.

Padahal kata Afriansyah, pada bulan September 2024 akan digelar Muktamar PBB untuk menunjuk jajaran pengurus DPP PBB yang baru. Ia pun mengaku kaget akan keputusan tersebut.



"Kaget saya ya dong tanggal 14 Rabu (saya) ketemu, tanggal 18 dia (Yusril) mundur, garuk-garuk kepala saya, kok tiba-tiba mundur," ujar Afriansyah saat jumpa pers di Kantor DPP PBB, Jakarta, Rabu (19/6/2024).

Singkat cerita, kata Afriansyah, Majelis Syuro PBB menyarankan agar agenda Mahkamah Dewan Partai (MDP) bisa dijadikan ajang untuk memilih Pj Ketua Umum PBB.

"Di sinilah timbul ramai, permintaan Pak Yusril dengan Ketua Majelis Syuro untuk menunjuk Pak Fahri (sebagai Pj Ketum PBB) itu timbul polemik. Di dalam suasana yang ramai itu ada yang meminta supaya tidak boleh aklamasi atau menunjuk," ucap Afriansyah.

Kendati penunjukan Fahri sebagai Pj Ketua Umum PBB menuai polemik, Afriansyah menjelaskan voting pun dilakukan untuk menetapkan pengganti Yusril Ihza Mahendra sebagai Ketua Umum DPP PBB. Ia pun sempat bertemu dengan Yusril sebelum voting dilakukan.

"Saya jawab, saya siap dan tunduk terhadap keputusan itu, sebagian peserta rapat ada di sini. Jadi mereka Pak Yusril mengatakan bagaimana Fer kalau Anda kalah, 'kalau saya kalah ya saya siap pak, tunduk yang penting partai ini berlanjut sampai Januari 2025," kata Afriansyah saat menirukan percakapan Yusril.

Kendati demikian, Wakil Menteri Ketenagakerjaan ini maju sebagai salah satu kandidat. Hanya saja, perolehan suara dari Afriansyah kalah dari Fahri Bachmid.

"Voting dari voting dihasilkan rapat itu pemilihan saya dapat 20 suara, Pak Fahri Bachmid itu 29 suara. Dari 29 suara menanglah Fahri Bachmid," katanya.

Meski demikian, Afriansyah merasa janggal lantaran Yusril memimpin rapat penentuan Pj Ketua Umum itu. Padahal, Yusril telah menyatakan mundur dari pimpinan PBB. Atas dasar itu, polemik timbul kembali.

"Cuma karena ingin suasana kondusif, saya menenangkan pendukung saya 'sudahlah enggak usah ribut-ribut', kemudian kita bersepakat, yang mencoblos pun Pak Yusril, jadi unsur yang mencoblos dari DPP itu Pak Yusril, harusnya bisa salah satu wakil ketua umum atau siapa, tapi karena saya juga tidak menginginkan tidak ada ribut-ribut saya bilang sudah lah," katanya.

Setelah terpilih Fahri, Afriansyah mengungkap ada pihak yang mengaku diutus oleh Yusril Ihza Mahendra datang ke Kantor DPP PBB untuk meminta kop surat dan stempel kepada kepala sekretariat pada Senin 20 Mei 2024.

Afriansyah pun merasa janggal dengan kondisi tersebut, alhasil meminta kepada kepala sekretariat untuk memastikan kepada Yusril Ihza Mahendra.

"WA-nya saya masih simpen screenshootnya, betul yang menyuruh adalah Pak Yusril meminta kop surat dengan stempel. Saya tidak punya pretensi, tidak punya pikiran apa-apa, tidak ada, tidak ada prasangka apa-apa, udah kasih," kata dia.

Namun, kata Afriansyah, kop surat dan stempel itu dijadikan sampul untuk menyerahkan surat perubahan susunan pengurus DPP PBB termasuk Afriansyah Noor sebagai Sekjen ke Kemenkumham. Ia mengetahui kabar tersebut dari orang yang dia kenal di Kemenkumham kalau ternyata nama dia sudah diganti dari kursi Sekjen PBB.

"Apa yang terjadi, yang terjadi adalah ada surat pengajuan usulan oleh ketua umum Yusril Ihza dengan wakil sekjen. Saya ketawa saja, bisa nggak saya minta surat usulan itu? Mereka nggak kasih," tutur dia.

"Harusnya yang mengusulkan itu ketua umum yang lama dan sekjen, kenapa sekjen tidak ada? Mereka lapor 'bang, nama abang diganti' kata teman-teman Kumham, saya ketawa aja. 'oh begitu' saya bilang. Tapi karena saya nggak punya bukti apa-apa, saya diam aja. Saya nggak percaya," sambungnya.

Atas kondisi ini, Afriansyah menilai kalau ada kejanggalan dari penetapan jabatan Sekjen DPP PBB yang baru dengan penunjukan Mohammad Masduki. Pasalnya, kata Afriansyah, dalam surat usulan ke Kemenkumham itu ada tanda tangan dari Yusril Ihza Mahendra yang sudah bukan lagi sebagai Ketua Umum PBB.



"Kalau memang mereka mengatakan sudah ada SK dari Kumham, tolong kirim ke saya. Saya dapat dikirim melalui pdf di situlah susunan pengurus saya ketahui diganti, tanggal yang ditandatangani oleh Pak Yasonna tertanggal 12 juni 2024 usulannya adalah usulan surat Yusril tanggal 25 Mei 2024. Artinya memang waktu ditelepon itu memang sudah ada rencana mengganti," pungkasnya.