Soal Rekapitulasi Internal, PDIP Tegaskan Siap Diaudit

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan terbuka mengenai data-data internal yang menjadi acuan dalam menghitung suara Pemilu 2019.

Tidak hanya itu, PDIP menunjukkan secara terbuka ruang hitung rekapitulasi miliknya atau "War Room" di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat.

"Kita membuka ruang hitung PDIP yang terintegrasi dengan seluruh kamar hitung, ruang hitung ditingkat provinsi kabupaten kota maka PDI Perjuangan ingin memperkuat tradisi transparansi dan akuntabilitas dalam menghitung suara rakyat," tutur Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (22/4/2019).

Maka itu, lanjut Hasto, rakyat yang telah memberikan suaranya harus dihormati. Hasto berharap tak ada satu pihak yang berhak mengklaim kemenangan tanpa didasari data otentik dan infrastruktur yang memadai dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara secara nasional.

Oleh karena itu, Hasto menilai klaim menang tanpa menyuguhkan data otentik, bagian dari upaya-upaya memprovokasi yang bisa berdampak terhadap rusaknya seluruh upaya membangun kepercayaan terhadap sistem demokrasi itu sendiri.

"Karena itulah, kami terus mendorong sistem demokrasi, sistem pemilu yang kita bangun dan menempatkan KPU sebagai penyelenggara pemilu, yang didalam tugasnya diawasi Bawaslu dan KPU, Bawaslu jika terjadi pelanggaran kode etik dalam menjalankan tugasnya ada DKPP," tuturnya.

Dengan demikian, kata Hasto, pihak yang tidak puas dengan seluruh proses termasuk jika menemukan kecurangan di lapangan diharapkan menempuh jalur sesuai dengan hukum konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku.

"Ini ruangan Badan Saksi Nasional masuk kategori restricted area, tapi demi tanggung jawab terhadap publik karena kami tidak ingin ada pihak-pihak yang mengklaim secara sepihak tanpa didukung oleh data," ucapnya.

Hasto mengatakan, klaim sepihak oleh kubu Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno tanpa di-backup oleh sistem rekapitulasi yang bisa dipertanggungjawabkan oleh publik

"Oleh karena itu, kita menegaskan kami siap diaudit, kami siap dicek seluruh proses rekapitulasi dilakukan oleh dokumen otentik, dokumen hukum, yaitu C1 sebagai dokumen primer dalam rekapitulasi itu sendiri," tuturnya.