Komisi II DPR Dorong Kelembagaan BPIP Diperkuat
Rabu, 12 Juni 2024 - 15:24 WIB
loading...
A
A
A
Senada, anggota Komisi ll DPR Kamran Muchtar Podomi juga mendorong BPIP untuk lebih masif dalam sosialisasi pengarusutamaan ideologi Pancasila di masyarakat sebagai modal persatuan dan kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Menebar nilai-nilai baik, nilai nilai ideologi Pancasila di tingkat masyarakat paling bawah itu menjadi penting. Nah makanya sosialisasinya harus masif, ini masalah ideologi. BPIP ini penting karena ini modal kita untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tuturnya.
Podomi menyebut, peran BPIP dalam Program Paskibraka terasa hingga ke daerah daerah. Namun, di sisi lain, Podomi juga mendorong BPIP memperhatikan anggaran Paskibraka di daerah.
“Karena BPIP ini bicara nilai, outcome-nya nilai. Saya belum tahu batu ujinya apa, tapi yang terasa di daerah itu Paskibraka. Termasuk anggaran di daerah, diperhatikan juga paskibraka-paskibraka yang kita sudah tahu lah, kalau anak-anak di daerah yang orang tuanya petani, tapi mereka bangga jadi Paskibraka, walaupun tingkat kabupaten/kota, apalagi sampai di pusat,” jelasnya.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Heru Sudjatmoko menyampaikan usulan saat rapat kerja bersama BPIP tentang pembentukan Mahkamah Pancasila.
"Kita mengenal ada Mahkamah Konstitusi yang secara sederhana bisa disebut penjaga konstitusi kita, ada Mahkamah Agung yang menjaga hukum dengan segala peraturan perundangan di bawah konstitusi. Saya berpikir jangan-jangan perlu ada Mahkamah Pancasila," kata Heru
Kalau Mahkamah Konstitusi menjaga konstitusi, kata dia, Mahkamah Pancasila mungkin fungsinya sebagai penjaga etika dan perilaku para pejabat negara, para aparatur negara, para warga negara, para orang-orang kaya di negara ini.
"Pendek kata semua dari kita. Barangkali tentu bukan untuk mengadili seperti di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, tapi paling tidak BPIP bisa mengonsolidasi," katanya.
“Menebar nilai-nilai baik, nilai nilai ideologi Pancasila di tingkat masyarakat paling bawah itu menjadi penting. Nah makanya sosialisasinya harus masif, ini masalah ideologi. BPIP ini penting karena ini modal kita untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tuturnya.
Podomi menyebut, peran BPIP dalam Program Paskibraka terasa hingga ke daerah daerah. Namun, di sisi lain, Podomi juga mendorong BPIP memperhatikan anggaran Paskibraka di daerah.
“Karena BPIP ini bicara nilai, outcome-nya nilai. Saya belum tahu batu ujinya apa, tapi yang terasa di daerah itu Paskibraka. Termasuk anggaran di daerah, diperhatikan juga paskibraka-paskibraka yang kita sudah tahu lah, kalau anak-anak di daerah yang orang tuanya petani, tapi mereka bangga jadi Paskibraka, walaupun tingkat kabupaten/kota, apalagi sampai di pusat,” jelasnya.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Heru Sudjatmoko menyampaikan usulan saat rapat kerja bersama BPIP tentang pembentukan Mahkamah Pancasila.
"Kita mengenal ada Mahkamah Konstitusi yang secara sederhana bisa disebut penjaga konstitusi kita, ada Mahkamah Agung yang menjaga hukum dengan segala peraturan perundangan di bawah konstitusi. Saya berpikir jangan-jangan perlu ada Mahkamah Pancasila," kata Heru
Kalau Mahkamah Konstitusi menjaga konstitusi, kata dia, Mahkamah Pancasila mungkin fungsinya sebagai penjaga etika dan perilaku para pejabat negara, para aparatur negara, para warga negara, para orang-orang kaya di negara ini.
"Pendek kata semua dari kita. Barangkali tentu bukan untuk mengadili seperti di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, tapi paling tidak BPIP bisa mengonsolidasi," katanya.
(cip)
Lihat Juga :
