Pemerintah Genjot Program Upsus Antisipasi Darurat Pangan Nasional

Dia menyarankan agar pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Banjar melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR terkait normalisasi saluran irigasi terutama untuk ketersediaan pintu-pintu air dan untuk ketersediaan benih akan dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Sedangkan untuk ketersediaan bahan bakar solar, Babinsa agar dapat membantu petani dalam mendapatkan solar bersubsidi.

"Keberhasilan program ini akan berhasil jika mendapatkan dukungan berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, penyuluh pertanian dan petani. Ketersediaan pangan adalah tanggung jawab bersama," tegasnya.

Kementan saat ini melalui ABT telah menyiapkan anggaran sebesar Rp5,8 triliun yang akan dihibahkan kepada petani untuk peningkatan produktivitas. Kementan juga telah menyiapkan 100.000 pompa, apabila Kabupaten Banjar masih tersedia lahan yang mempunyai sumber air permukaan segera untuk diusulkan kembali untuk program ini.

Dirinya berharap melalui kegiatan pompanisasi ini, petani mampu meningkatkan IP sehingga kita mampu mencukupi kebutuhan pangan yang dicirikan dengan ketersediaan beras yang cukup dan jika perlu surplus. Guna memenuhi kebutuhan beras ini, diperlukan minimal 1 juta luas tanam agar tidak perlu melakukan impor beras.

Apalagi dalam kondisi darurat pangan saat ini, negara-negara impor beras seperti Vietnam dan China sedang mengalami El Nino sehingga hasil pertaniannya hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan tidak dijual keluar. “Ketercukupan pangan nasional dapat terpenuhi apabila kita harus mampu memenuhi ketersediaan pangan kita sendiri melalui peningkatan produksi padi nasional," pungkasnya.