Pemerintah Genjot Program Upsus Antisipasi Darurat Pangan Nasional

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menggenjot Program Upaya Khusus (Upsus) Antisipasi Darurat Pangan Nasional. Salah satunya lewat peningkatan produktivitas padi di lahan rawa melalui Perluasan Areal Tanam (PAT) dengan kegiatan pompanisasi dan tumpang sisip (tusip) padi gogo lahan perkebunan.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, pengembangan lahan rawa merupakan komitmennya untuk mempercepat kebutuhan masa tanam dalam waktu dekat ini. Pengembangan lahan rawa ini dikelola melalui Optimasi Lahan (Oplah) yang diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan produktivitas.

“Tolong bantu percepat tanam percepat produksi sehingga kita tidak perlu impor. Kami akan bentuk brigade, ada combine harvester, excavator, traktor dan lain-lain. Saya mau pemuda-pemuda yang mengelola, nanti bagi hasil sehingga pemuda untung, petani pun untung," katanya dalam keterangan yang diterima, Senin (10/6/2024).

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi terus mendorong realisasi kegiatan Upsus di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) agar dapat membantu meningkatkan produktivitas padi dalam antisipasi darurat pangan nasional. "Mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap kita harus mampu memproduksi pangan kita sendiri," tuturnya.

Kabupaten Banjar sebagai salah satu kabupaten lokasi Program Perluasan Areal Tanam (PAT) mempunyai target untuk kegiatan pompanisasi seluas 4.000 Ha dan tusip padi gogo perkebunan seluas 305 Ha. Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Standarisasi Program Strategis Kementan Abdul Haris Bahrun mengatakan bahwa lahan sawah yang ada sebagian besar adalah sawah lebak dengan tingkat produktivitas 7,9 ton/Ha untuk varietas unggul dan 5,1 ton/Ha untuk varietas lokal.

Hal itu dikatakannya saat melakukan kunjungan kerja ke lokasi pompanisasi di Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat. Dari target tanam 3.569 Ha saat ini baru mencapai 1.951 Ha. Namun, seluas 572 Ha lahan yang sudah tertanam terdampak banjir.

"Hal ini dikarenakan air yang masuk ke lahan sulit untuk dikeluarkan sehingga diperlukan normalisasi saluran irigasi. Selain permasalahan banjir, petani juga kekurangan ketersediaan benih dan bahan bakar solar untuk alsintan,” katanya.

Dia menyarankan agar pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Banjar melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR terkait normalisasi saluran irigasi terutama untuk ketersediaan pintu-pintu air dan untuk ketersediaan benih akan dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Sedangkan untuk ketersediaan bahan bakar solar, Babinsa agar dapat membantu petani dalam mendapatkan solar bersubsidi.

"Keberhasilan program ini akan berhasil jika mendapatkan dukungan berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, penyuluh pertanian dan petani. Ketersediaan pangan adalah tanggung jawab bersama," tegasnya.

Kementan saat ini melalui ABT telah menyiapkan anggaran sebesar Rp5,8 triliun yang akan dihibahkan kepada petani untuk peningkatan produktivitas. Kementan juga telah menyiapkan 100.000 pompa, apabila Kabupaten Banjar masih tersedia lahan yang mempunyai sumber air permukaan segera untuk diusulkan kembali untuk program ini.

Dirinya berharap melalui kegiatan pompanisasi ini, petani mampu meningkatkan IP sehingga kita mampu mencukupi kebutuhan pangan yang dicirikan dengan ketersediaan beras yang cukup dan jika perlu surplus. Guna memenuhi kebutuhan beras ini, diperlukan minimal 1 juta luas tanam agar tidak perlu melakukan impor beras.

Apalagi dalam kondisi darurat pangan saat ini, negara-negara impor beras seperti Vietnam dan China sedang mengalami El Nino sehingga hasil pertaniannya hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan tidak dijual keluar. “Ketercukupan pangan nasional dapat terpenuhi apabila kita harus mampu memenuhi ketersediaan pangan kita sendiri melalui peningkatan produksi padi nasional," pungkasnya.