Muhammadiyah Beberkan Alasan Belum Tentukan Sikap atas Jatah Kelola Tambang

JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Ekonomi Muhammadiyah , Mukhaer Pakkanna menyatakan hingga saat ini pihaknya belum menentukan sikap, apakah akan menerima atau menolak jatah izin tambang dari pemerintah. Izin tambang bagi ormas keagamaan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Mukhaer mengatakan, perwakilan pemerintah belum mendatangi PP Muhammadiyah dan membicarakan soal izin tambang yang diberikan tersebut.

"Sampai sekarang pihak pemerintah belum datang silahturahmi ke PP Muhammadiyah, sehingga smapai sekarang kita juga belum memutuskan iya atau tidak," kata Mukhaer dalam dialog Polemik Trijaya bertajuk 'Ormas Agama Urus Tambang, Buat Apa?', Sabtu (8/6/2024).



Ia mengungkap alasan di balik sikap Muhammadiyah tersebut, karena pihaknya ingin mengkaji terlebih dahulu mengenai pengelolaan tambang. Pertama, kata Mukhaer, pengelolaan tambang merupakan bisnis baru bagi Muhammadiyah, berbeda dengan dunia pendidikan dan kesehatan yang memang sudah digeluti ormas keagamaan itu.