Soal Konsesi Lahan Tambang, Gus Yahya: NU Butuh Revenue, Presiden Jokowi Sudah Janjikan Sejak 2021

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ) KH Yahya Cholil Staquf ( Gus Yahya ) blakblakan bahwa PBNU membutuhkan revenue atau pemasukan untuk pembiayaan organisasi. Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menjanjikan adanya konsesi lahan tambang bagi NU yang disampaikan dalam Muktamar ke-34 NU di Lampung, Desember 2021 silam.

"NU butuh revenue, nah pemerintah akhirnya berfikir menyediakan kesempatan, akhirnya pada pembukaan muktamar ke-34 di Lampung bulan Desember 2021, dulu Presiden Jokowi dalam pidato pembukaan itu akan menyediakan konsesi tambang, untuk NU itu beliau sampaikan, dulu itu artinya belum tentu ketumnya saya waktu itu toh, tapi artinya pemerintah berfikir untuk menyediakan kebijakan afirmasi untuk ormas keagamaan ini," kata Gus Yahya di Plaza PBNU, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

"Saya katakan NU nih butuh, apa pun, yang halal yang bisa menjadi sumber revenue untuk pembiayaan organisasi. Karena keadaan di bawah ini memang ya sudah sangat memerlukan intervensi sesegera mungkin. Nah ini kan juga perlu waktu sampai betul-betul menghasilkan revenue yang signifikan. Maka ketika pemerintah memberi peluang ini membuat kebijakan afirmasi ini kami melihat sebagai peluang dan segera kami tangkap, wong butuh gimana lagi," imbuhnya.



Gus Yahya mencontohkan pembiayaan Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo, Kediri, Jawa Timur yang memiliki puluhan ribu santri dengan infrastruktur dan fasilitas serba terbatas.

"Jadi saya bayangkan nih satu per satu kita lihat nih Ponpes Lirboyo Kediri, itu santrinya total 43 ribu dengan infrastruktur yang terbatas sehingga satu kamar itu seluas 3x3 meter diperuntukan rata-rata bagi 60-70 orang santri bayangin. Sehingga mereka hanya bisa pake kamar untuk naro barang dan tidur di sembarang tempat, untuk tidur mereka harus tidur di emperan kelas, di masjid karena ndak ada fasilitas," ujarnya.

Lebih lanjut, Gus Yahya blak-blakan jika menunggu afirmasi pemerintah akan melalui lika-liku proses administrasi.

"Nah kalo kita nunggu afirmasi pemerintah yang langsung, itu nanti harus berhadapan parameter birokrasi yang pasti lama sekali, UU-nya gimana, aturannya gimana, dan seterusnya. Nah kami karena selama ini NU secara langsung, kami mengetahui persis bagaimana cara memberlakukan, intervensi yang strategis untuk menghadapi masalah seperti ini," katanya.