Minta Tapera Dicabut, Buruh: Kalau Mau Bikin Dulu Rumahnya
loading...
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Elemen buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar aksi unjuk rasa menolak Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024). Program itu dianggap memberatkan, karena biaya yang dipotong perbulannya bukan sebagai cicilan untuk mendapatkan rumah.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyampaikan, sebaiknya pemerintah membangun lebih dulu Perumahan Nasional (Perumnas). Setelah itu, barulah masyarakat yang ingin mendapatkan rumah didata, agar tiap bulannya mencicil biaya tersebut.
"Rumah adalah tanggung jawab negara melalui UU 1945 Pasal 28 h. Dengan demikian, negara menyiapkan rumahnya dulu misal Perumnas tadi, di seluruh provinsi dibangun misal ada Perumnas 1, Perumnas 2, Perumnas 3, setelah rumahnya dibangun dari anggaran negara APBN. Baru disiapkan cicilan yang akan dibayar oleh yang akan mendapatkan rumah," kata Said di lokasi aksi.
"Misal katakan satu tahun dibangun satu juta rumah di seluruh Indonesia, baru dihitung dari cicilan itu, berapa iuran yang bisa dipotong, sekarang kan dipotong dulu iuran, rumahnya enggak tahu," sambungnya
Menurutnya, pembangunan Perumnas bisa dilakukan lebih dulu dengan menyedot uang dari APBN. Pihaknya juga ingin meminta agar pemerintah menjelaskan, Tapera ini masuk ke dalam program jaminan sosial atau tabungan sosial.
"Kalau dia jaminan sosial ada dua alternatif, asuransi sosial seperti BPJS kesehatan dan jaminan kematian, dia asuransi sosial, atau bentuknya tabungan sosial seperti JHT dan jaminan pensiun, makanya rumahnya ada dulu," sambungnya.
Sebelumnya memberlakukan program ini, pihaknya meminta agar upah buruh dinaikkan lebih dulu oleh pemerintah. Setelah upah layak, baru lah pemerintah memikirkan potongan yang nantinya dikonversi menjadi cicilan rumah.
"REI, real estate indonesia, memperkirakan harga rumah itu sekarang rata rata Rp150 juta, kalau negara intervensi, rumah bisa turun jadi Rp50 juta, kalau Harga rumah Rp50 juta, tanpa Dp, kita bisa mencicil di bawah satu juta. Itu solusinya," pungkasnya.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyampaikan, sebaiknya pemerintah membangun lebih dulu Perumahan Nasional (Perumnas). Setelah itu, barulah masyarakat yang ingin mendapatkan rumah didata, agar tiap bulannya mencicil biaya tersebut.
"Rumah adalah tanggung jawab negara melalui UU 1945 Pasal 28 h. Dengan demikian, negara menyiapkan rumahnya dulu misal Perumnas tadi, di seluruh provinsi dibangun misal ada Perumnas 1, Perumnas 2, Perumnas 3, setelah rumahnya dibangun dari anggaran negara APBN. Baru disiapkan cicilan yang akan dibayar oleh yang akan mendapatkan rumah," kata Said di lokasi aksi.
"Misal katakan satu tahun dibangun satu juta rumah di seluruh Indonesia, baru dihitung dari cicilan itu, berapa iuran yang bisa dipotong, sekarang kan dipotong dulu iuran, rumahnya enggak tahu," sambungnya
Menurutnya, pembangunan Perumnas bisa dilakukan lebih dulu dengan menyedot uang dari APBN. Pihaknya juga ingin meminta agar pemerintah menjelaskan, Tapera ini masuk ke dalam program jaminan sosial atau tabungan sosial.
"Kalau dia jaminan sosial ada dua alternatif, asuransi sosial seperti BPJS kesehatan dan jaminan kematian, dia asuransi sosial, atau bentuknya tabungan sosial seperti JHT dan jaminan pensiun, makanya rumahnya ada dulu," sambungnya.
Sebelumnya memberlakukan program ini, pihaknya meminta agar upah buruh dinaikkan lebih dulu oleh pemerintah. Setelah upah layak, baru lah pemerintah memikirkan potongan yang nantinya dikonversi menjadi cicilan rumah.
"REI, real estate indonesia, memperkirakan harga rumah itu sekarang rata rata Rp150 juta, kalau negara intervensi, rumah bisa turun jadi Rp50 juta, kalau Harga rumah Rp50 juta, tanpa Dp, kita bisa mencicil di bawah satu juta. Itu solusinya," pungkasnya.
(maf)
Explore More