Minta Tapera Dicabut, Buruh: Kalau Mau Bikin Dulu Rumahnya
Kamis, 06 Juni 2024 - 15:47 WIB
loading...
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Elemen buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar aksi unjuk rasa menolak Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024). Program itu dianggap memberatkan, karena biaya yang dipotong perbulannya bukan sebagai cicilan untuk mendapatkan rumah.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyampaikan, sebaiknya pemerintah membangun lebih dulu Perumahan Nasional (Perumnas). Setelah itu, barulah masyarakat yang ingin mendapatkan rumah didata, agar tiap bulannya mencicil biaya tersebut.
"Rumah adalah tanggung jawab negara melalui UU 1945 Pasal 28 h. Dengan demikian, negara menyiapkan rumahnya dulu misal Perumnas tadi, di seluruh provinsi dibangun misal ada Perumnas 1, Perumnas 2, Perumnas 3, setelah rumahnya dibangun dari anggaran negara APBN. Baru disiapkan cicilan yang akan dibayar oleh yang akan mendapatkan rumah," kata Said di lokasi aksi.
Baca juga: Ribuan Buruh Demo Tolak Tapera di Istana, Komite BP Tapera ke DPR
"Misal katakan satu tahun dibangun satu juta rumah di seluruh Indonesia, baru dihitung dari cicilan itu, berapa iuran yang bisa dipotong, sekarang kan dipotong dulu iuran, rumahnya enggak tahu," sambungnya
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyampaikan, sebaiknya pemerintah membangun lebih dulu Perumahan Nasional (Perumnas). Setelah itu, barulah masyarakat yang ingin mendapatkan rumah didata, agar tiap bulannya mencicil biaya tersebut.
"Rumah adalah tanggung jawab negara melalui UU 1945 Pasal 28 h. Dengan demikian, negara menyiapkan rumahnya dulu misal Perumnas tadi, di seluruh provinsi dibangun misal ada Perumnas 1, Perumnas 2, Perumnas 3, setelah rumahnya dibangun dari anggaran negara APBN. Baru disiapkan cicilan yang akan dibayar oleh yang akan mendapatkan rumah," kata Said di lokasi aksi.
Baca juga: Ribuan Buruh Demo Tolak Tapera di Istana, Komite BP Tapera ke DPR
"Misal katakan satu tahun dibangun satu juta rumah di seluruh Indonesia, baru dihitung dari cicilan itu, berapa iuran yang bisa dipotong, sekarang kan dipotong dulu iuran, rumahnya enggak tahu," sambungnya
Lihat Juga :
