DPR Sahkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Jadi UU
Selasa, 04 Juni 2024 - 12:38 WIB
loading...
DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (RUU KIA) menjadi Undang-undang (UU). Foto/SINDOnews/felldy asyala utama
A
A
A
JAKARTA - DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (RUU KIA) menjadi Undang-undang (UU).
Pengesahan itu ditetapkan dalam pengambilan keputusan tingkat II pada Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6/2024).
Sebelum pengambilan keputusan, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka membacakan laporan pembahasan RUU KIA.
Baca juga: Pemerintah dan DPR Sepakati RUU KIA, Cuti Ibu Melahirkan Paling Singkat 3 Bulan
"Harapannya rancangan undang-undang ini dapat disetujui pada pembahasan Tingkat II di Rapat Paripurna DPR RI hari ini dan selanjutnya dapat dikirimkan ke Presiden Indonesia untuk disahkan menjadi undang-undang," kata Diah.
Setelah mendengar laporan dari Komisi VIII DPR, Ketua DPR Puan Maharani yang bertindak sebagai pimpinan rapat, meminta persetujuan dari anggota dewan yang hadir apakah RUU KIA dapat dijadikan Undang-undang.
Baca juga: Bukan Hanya Cuti Hamil 6 Bulan, Ini Hal yang Menjadi Sorotan Partai Perindo di RUU KIA
"Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU KIA pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?" Tanya Puan.
"Setuju," jawab anggota dewan yang hadir.
Pengesahan itu ditetapkan dalam pengambilan keputusan tingkat II pada Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6/2024).
Sebelum pengambilan keputusan, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka membacakan laporan pembahasan RUU KIA.
Baca juga: Pemerintah dan DPR Sepakati RUU KIA, Cuti Ibu Melahirkan Paling Singkat 3 Bulan
"Harapannya rancangan undang-undang ini dapat disetujui pada pembahasan Tingkat II di Rapat Paripurna DPR RI hari ini dan selanjutnya dapat dikirimkan ke Presiden Indonesia untuk disahkan menjadi undang-undang," kata Diah.
Setelah mendengar laporan dari Komisi VIII DPR, Ketua DPR Puan Maharani yang bertindak sebagai pimpinan rapat, meminta persetujuan dari anggota dewan yang hadir apakah RUU KIA dapat dijadikan Undang-undang.
Baca juga: Bukan Hanya Cuti Hamil 6 Bulan, Ini Hal yang Menjadi Sorotan Partai Perindo di RUU KIA
"Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU KIA pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?" Tanya Puan.
"Setuju," jawab anggota dewan yang hadir.
(cip)
Lihat Juga :
