Belum Terima Dokumen Putusan MA, KPU Enggan Tanggapi Pencabutan Batas Usia Calon Kepala Daerah
Kamis, 30 Mei 2024 - 16:27 WIB
loading...
Anggota KPU Idham Holik belum mau menanggapi lebih jauh putusan MA yang memerintahkan KPU mencabut aturan batas usia minimal calon kepala daerah. FOTO/DOK.MPI
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) belum menerima dokumen putusan Mahkamah Agung ( MA ) yang memerintahkan pencabutan Peraturan KPU tentang batas usia calon kepala daerah. Putusan MA itu mengabulkan permohonan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana yang meminta batas usia calon gubernur dan wakil gubernur tidak harus minimal 30 tahun.
Ketentuan batas usia calon kepala daerah tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 4 ayat (1) huruf d. Beleid ini mengatur batas usia Cagub dan Cawagub, serta kepala daerah seperti Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Anggota KPU Idham Holik belum mau menanggapi lebih jauh putusan MA tersebut. Sebab, pihaknya belum mendapatkan dokumen putusan yang dimaksud.
Baca juga: Budisatrio Djiwandono-Kaesang Pangarep Didorong Maju Pilkada Jakarta 2024
"Dalam konteks prinsip berkepastian hukum, KPU harus tunggu file putusan yang dimaksud dipublikasikan secara resmi oleh MA sebagaimana maksud dari prinsip berkapastian hukum yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d PKPU Nomor 2 Tahun 2024," kata Idham saat dihubungi, Kamis (30/5/2024).
Ketentuan batas usia calon kepala daerah tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 4 ayat (1) huruf d. Beleid ini mengatur batas usia Cagub dan Cawagub, serta kepala daerah seperti Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Anggota KPU Idham Holik belum mau menanggapi lebih jauh putusan MA tersebut. Sebab, pihaknya belum mendapatkan dokumen putusan yang dimaksud.
Baca juga: Budisatrio Djiwandono-Kaesang Pangarep Didorong Maju Pilkada Jakarta 2024
"Dalam konteks prinsip berkepastian hukum, KPU harus tunggu file putusan yang dimaksud dipublikasikan secara resmi oleh MA sebagaimana maksud dari prinsip berkapastian hukum yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d PKPU Nomor 2 Tahun 2024," kata Idham saat dihubungi, Kamis (30/5/2024).
Lihat Juga :
