Jadi Polemik, DPR Minta Pemerintah Tak Paksakan Program Iuran Tapera
Rabu, 29 Mei 2024 - 13:05 WIB
loading...
A
A
A
"Pembayaran kedua jaminan sosial ini pun tetap diambil dari gaji pekerja. Artinya, gaji yang sudah sedikit, akan bertambah sedikit lagi. Belum lagi, beban 2,5 persen yang menjadi kewajiban pengusaha akan berdampak pada penurunan insentif-insentif yang akan diterima para pekerja," katanya.
Ia juga menyoroti aturan terkait iuran peserta Tapera dibebankan kepada pekerja yang berpenghasilan sama dengan atau lebih besar dari upah minimum. Menurutnya, aturan itu berpotensi menimbulkan ketidakadilan.
Baca juga: Buntut Heboh Gaji Karyawan Dipotong Iuran Tapera, Menko Airlangga Buka Suara
"Sebab, banyak juga anggota masyarakat yang gajinya jauh dari upah minimum. Sementara, mereka juga adalah rakyat yang membutuhkan perumahan," kata Saleh.
"Fraksi PAN mendesak pemerintah untuk mencari solusi terkait masalah ini. Kebijakan apa pun yang ditetapkan pemerintah, sudah semestinya adil dan bermanfaat bagi semua," imbuhnya.
Selain itu, ia juga menyoroti aturan terkait waktu paling lama 7 tahun untuk mendaftar jadi peserta terhitung sejak aturannya ditetapkan. Selama masa itu, ia mendesak pemerintah untuk melakukan kajian komprehensif agar kegiatan ini tidak menimbulkan gejolak sosial.
Baca juga: Gaji Jauh dari Layak, Buruh Tolak Pungutan Tapera
Ia juga menyoroti aturan terkait iuran peserta Tapera dibebankan kepada pekerja yang berpenghasilan sama dengan atau lebih besar dari upah minimum. Menurutnya, aturan itu berpotensi menimbulkan ketidakadilan.
Baca juga: Buntut Heboh Gaji Karyawan Dipotong Iuran Tapera, Menko Airlangga Buka Suara
"Sebab, banyak juga anggota masyarakat yang gajinya jauh dari upah minimum. Sementara, mereka juga adalah rakyat yang membutuhkan perumahan," kata Saleh.
"Fraksi PAN mendesak pemerintah untuk mencari solusi terkait masalah ini. Kebijakan apa pun yang ditetapkan pemerintah, sudah semestinya adil dan bermanfaat bagi semua," imbuhnya.
Selain itu, ia juga menyoroti aturan terkait waktu paling lama 7 tahun untuk mendaftar jadi peserta terhitung sejak aturannya ditetapkan. Selama masa itu, ia mendesak pemerintah untuk melakukan kajian komprehensif agar kegiatan ini tidak menimbulkan gejolak sosial.
Baca juga: Gaji Jauh dari Layak, Buruh Tolak Pungutan Tapera
Lihat Juga :
