PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam

Kamis, 23 Mei 2024 - 18:38 WIB
loading...
PBB Sebut Yusril Cocok...
Yusril Ihza Mahendra dinilai cocok menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di kabinet Prabowo-Gibran. Foto/SINDOnews/Isra Triansyah
A A A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum nonaktif Partai Bulan Bintang (PBB) Sukmo Harsono menilai Yusril Ihza Mahendra cocok menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, Sukmo mengakui figur menteri merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo.

“Kabinet dan bakal calon menteri dan jumlah dan siapa yang paling pas menduduki posisi tertentu sepenuhnya kewenangan Presiden Prabowo,” kata Sukmo kepada SINDOnews, Kamis (23/5/2024).

Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk Panama City ini mengatakan tantangan ke depan tentu akan menjadi pertimbangan presiden. “Kalau merujuk Kemenko Polhukam beberapa waktu yang lalu diisi oleh Prof Mahfud MD, maka idealnya posisi tersebut dilanjutkan oleh Prof Yusril Ihza Mahendra,” tuturnya.

PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam

Sukmo Harsono. Foto/Istimewa

Baca juga: Yusril Tak Ambil Pusing Disebut Siap-siap Jadi Menteri Prabowo

Dengan demikian, Sukmo yakin akan ada keberlanjutan kebijakan karena keduanya memiliki latar belakang yang sama. “Posisi Pak Yusril yang saat ini bukan lagi ketua umum partai tentu akan lebih strategis mengelola beberapa kementerian di bawah kordinasinya. Namun demikian, semua kembali kepada Presiden Prabowo yang paling tepat memilih para calon menterinya,” pungkasnya.

Diketahui, Yusril mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB). Keinginannya itu disampaikan dalam sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP) yang digelar di DPP PBB Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu, 18 Mei 2024.

MDP merupakan lembaga tertinggi di dalam struktur organisasi PBB yang berwenang mengambil keputusan-keputusan penting seperti melakukan perubahan terbatas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan memilih seorang penjabat ketua umum jika ketua umum yang dipilih muktamar berhalangan tetap.

Baca juga: Mundur dari Ketum PBB, Yusril Siap-siap Jadi Menteri Prabowo?

Permintaan Yusril mengundurkan diri diterima oleh peserta MDP yang terdiri atas DPP PBB, Dewan Pimpinan Wilayah, serta badan-badan khusus, dan otonom PBB yang seluruhnya berjumlah 49 suara dalam pengambilan keputusan.

Ketua Mahkamah Partai PBB Dr Fahri Bachmid mendapat dukungan 29 suara dalam pemungutan suara untuk memilih penjabat ketua umum. Sedangkan, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor memperoleh dukungan 20 suara.

“Dengan demikian, sesuai ART PBB, MDP mensahkan Fahri Bachmid menjadi Penjabat Ketua Umum (Ketum) PBB hingga terpilihnya Ketua Umum PBB defenitif hasil Muktamar PBB mendatang, yang disepakati MDP bakal dilaksanakan selambat-lambatnya akhir Januari 2025,” kata Pimpinan Sidang MDP Yusril Ihza Mahendra.

Baca juga: Profil Fahri Bachmid Penjabat Ketum PBB Pengganti Yusril Ihza Mahendra

Yusril mengungkapkan sudah terlalu lama memimpin partai sejak PBB berdiri di awal Reformasi 1998. Menurut dia, sudah saatnya terjadi regenerasi dalam kepemimpinan PBB.

Yusril saat ini berusia 68 tahun, sedangkan Fahri Bachmid berusia 46 tahun. Yusril mengaku bakal tetap aktif dalam dunia politik dalam kapasitasnya sebagai pribadi dengan latar belakang akademisi dan pengalaman yang cukup panjang dalam dunia politik di Tanah Air tanpa dibatasi oleh keterikatan dengan sebuah partai politik.

Dia yakin dengan bertindak sebagai pribadi di luar partai, akan dapat lebih leluasa menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk turut serta dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa dan negara, khususnya dalam membangun hukum dan demokrasi di Indonesia.

Di sisi lain, langkah Yusril tersebut dianggap sebagai persiapan menjadi menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. PBB merupakan salah satu partai politik (parpol) pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

“Saya sih melihatnya (Yusril mundur dari Ketum PBB, red) persiapan jadi menteri atau strategi untuk bisa menjadi menteri,” ujar Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin kepada SINDOnews, Selasa (21/5/2024).

Ujang berpendapat, Yusril bisa konsentrasi menjadi menteri tanpa memikirkan partai, sehingga mundur dari jabatan Ketum PBB. “Tidak ada beban, supaya perjalanan menjadi menteri mulus,” katanya.

Dia melihat Yusril menginginkan posisi menteri di Kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Namun, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor yang dipilih menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
(rca)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Yusril Bicara Kedekatan...
Yusril Bicara Kedekatan Prabowo-Trump, Sebut Hubungan RI-AS Tak Sekadar Urusan Pemerintah
Pemerintah Hormati Putusan...
Pemerintah Hormati Putusan Kasus Andrie Yunus, Yusril: Wujud Independensi Peradilan
Silmy Karim Ditahan...
Silmy Karim Ditahan KPK, Yusril Ungkap Modus 'Permainan' di Jajaran Imigrasi
Kemenko Kumham Imipas...
Kemenko Kumham Imipas Raih Penghargaan Istimewa Digital Innovation in Public Services di DIA 2026
Yusril Tegaskan Pemerintah...
Yusril Tegaskan Pemerintah Tak Larang Pemutaran Film Pesta Babi
Minta Sidang Andrie...
Minta Sidang Andrie Yunus Berjalan Adil, Yusril: Pemerintah Tak Akan Intervensi
Menko Yusril Beberkan...
Menko Yusril Beberkan Delapan Arahan Pelayanan Publik yang Bersih
Nobar Film Pesta Babi...
Nobar Film Pesta Babi di Ciputat, Panitia Terima Pesan Misterius dari Kontak Anonim
Mahasiswa Muhammadiyah...
Mahasiswa Muhammadiyah Gelar Nobar Film Pesta Babi di Ciputat, Begini Situasinya
Rekomendasi
Brasil vs Maroko: Peluang...
Brasil vs Maroko: Peluang Selecao Kalahkan Singa Atlas Capai 58,6 Persen
Aktivis Muda Nasional:...
Aktivis Muda Nasional: Persatuan Bangsa Penting di Tengah Tantangan Global
Lansia 70 Tahun di PIK...
Lansia 70 Tahun di PIK Nyaris Diculik, Pelaku Kini Diburu Polisi
Berita Terkini
Kasus Muara Enim, Eks...
Kasus Muara Enim, Eks Penyidik KPK: WTP Penting Bagi Pemda, Malah Jadi Ajang Negosiasi
Peduli Lingkungan, Aliansi...
Peduli Lingkungan, Aliansi Lintas Agama-Kementerian LH Serukan Tobat Ekologis Nasional
Diseminasi Eksaminasi...
Diseminasi Eksaminasi Ungkap Dugaan Kekeliruan Penegakan Hukum dalam Kasus Eks Dirut Indofarma
Mahasiswa Soroti Pemborosan...
Mahasiswa Soroti Pemborosan APBN, Qodari: Prabowo Berhasil Hemat Rp300 Triliun
Polri Gelar Nobar Piala...
Polri Gelar Nobar Piala Dunia 2026, Pakar Hukum: Mendekatkan Polisi dengan Masyarakat
Ditahan KPK, Asrul Azis...
Ditahan KPK, Asrul Azis Tersangka Baru Kasus Kuota Haji Ajukan Praperadilan ke PN Jaksel
Infografis
4 Alasan Selat Hormuz...
4 Alasan Selat Hormuz Jadi Medan Perang Mematikan Antara Iran dan AS
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved