Tim Prabowo Sebut Kecenderungan yang Golput Adalah Pemilih Jokowi

JAKARTA - Belum lama ini Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Universitas Gajah Mada (UGM) mengumumkan hasil penelitiannya tentang Pemilu 2019. Hasilnya, Jawa Barat dianggap berpotensi menjadi penyumbang golput terbesar.

Menanggapi hal itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak khawatir dengan isu golput. Karena, pemilih Prabowo-Sandi diyakini pemilih yang pasti.

"Justru BPN melihat TKN (Tim Kampanye Nasional Jokowi-Mar'uf, red) yang perlu khawatir karena ada kecenderungan mereka yang golput saat ini dulunya adalah pemilih Jokowi di 2014," ujar Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Harryadin Mahardika kepada SINDOnews, Selasa (26/2/2019).

Dia mengatakan, BPN Prabowo-Sandi melihat isu golput ini santer di kalangan aktivis pro demokrasi dan profesional yang kecewa dengan Pemerintahan Joko Widodo yang pernah mereka dukung.

(Baca juga: Kubu Prabowo-Sandi Tak Percaya Jabar Penyumbang Golput Terbesar)

Dia melanjutkan, ketidakmampuan Presiden Jokowi menepati janji kampanyenya membuat para aktivis dan profesional tersebut mencabut dukungan.

"Bukti bahwa isu golput ini mengkhawatirkan kubu 01 adalah munculnya narasi Jokowi sebagai lesser evil. Narasi ini ditujukan kepada mereka yang tadinya memilih Jokowi di 2014 tapi kemudian berpikir untuk golput di 2019," ujarnya.

Dia melanjutkan, BPN sendiri selalu menggunakan narasi Prabowo-Sandi sebagai 'greater good'. "Artinya pemilih kami punya keyakinan bahwa Prabowo bisa memberi manfaat yang jauh lebih besar dibanding Jokowi bagi negeri ini," ungkapnya.

Di samping itu dia mengatakan, survei mengenai golput dari DPP UGM tersebut masih menggunakan metodologi yang bisa diperdebatkan. "Metodologinya perlu dijelaskan kembali secara lebih rinci kepada masyarakat, karena menggunakan text analytics," pungkasnya.

Diketahui, dari analisis data Twitter yang dilakukan UGM itu menunjukkan bahwa Jawa Barat, dalam hal ini Kota Bandung menjadi penyumbang terbanyak yakni sebesar 21.60%. Di posisi kedua, ditempati oleh DKI Jakarta, yakni sebanyak 14.94%. Ketiga Jawa Timur yang mencapai 14.64%.