Pemekaran 5 Provinsi Jadi Komitmen Prabowo-Sandi untuk Papua

JAYAPURA - Capres dan Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga uno menyampaikan komitmen politiknya mewujudkan Papua Adil Makmur jika diberi mandat oleh rakyat dan terpilih dalam Pilpres 2019.

Hal ini sebagaimana disampaikan Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Djoko santoso saat menghadiri pembekalan Caleg Gerindra di Jayapura baru-baru ini.

Dalam sambutannya mewakili Ketua Umum Partai Gerindra, Djoko Santoso menyatakan Prabowo-Sandi telah mendengar dan mencermati aspirasi masyarakat Papua yang disampaikan oleh Ketua DPD Gerindra Papua Yanni dan 29 DPC Gerindra se-Provinsi Papua dalam berbagai kesempatan.

Prabowo-Sandi bukan hanya mendengar tetapi juga telah mempelajari secara serius berbagai problem pembangunan yang dirasakan masyarakat papua, termasuk kebijakan-kebijakan yang telah ada sebelumnya yaitu Otonomi Khusus Papua.

Prabowo-Sandi berpendapat permasalahan di Papua tidak cukup diselesaikan hanya dengan pemberlakuan Otonomi Khusus, tetapi harus disertai dengan kebijakan-kebijakan strategis yang mampu mendorong efektivitas implementasi Otonomi Khusus serta sinergitas strategi dan kebijakan-kebijakan nasional lainnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Papua Yanni mengatakan setidaknya terdapat tiga isu penting yang menjadi komitmen politik Prabowo-Sandi untuk mewujudkan Papua Adil dan Makmur.

Pertama, adalah Pemekaran Papua menjadi lima provinsi berdasarkan lima wilayah adat. Prabowo-Sandi menilai bahwa Provinsi Papua memiliki wilayah yang sangat luas dengan sumber daya alam yang sangat potensial sehingga sudah saatnya dimekarkan menjadi minimal lima provinsi.

"Melalui pemakaran ini maka pembangunan di semua sektor pada lima wilayah adat tersebut dapat dipacu secara lebih cepat, karena ada lima APBD Provinsi di situ," ujar Yanni dalam keterangan persnya, Jumat (22/2/2019).

Yanni menjelaskan, Pulau Papua memiliki lima wilayah adat yaitu: Mamta, Anim Ha, Saereri, Mee Pago, dan La Pago. Kedua, Alokasi Otonomi Khusus diberlakukan secara parmanen.

Menurut Yanni, otonomi khusus bagi Papua termasuk Aceh merupakan amanat negara yang telah dijamin dalam konstitusi. Oleh karena itu sangat tidak tepat jika alokasi dana Otonomi Khusus yang diatur dalam undang-undang sekarang memiliki jangka waktu tertentu, ini sangat tidak tepat dan keliru.

Kalau negara sudah menetapkan Papua sebagai wilayah dengan kekhususan tertentu maka harus disertai dengan kekhususan dalam konteks anggaran. "Tidak boleh kekhususannya parmanen, kemudian anggarannya bersifat temporer. Ini keliru. Jadi Prabowo-Sandi berkomitmen merubah cara pandang negara terhadap Papua dalam konteks penerapan Otonomi Khusus," kata Yanni.

Isu ketiga adalah penempatan putra-putra terbaik Papua di semua kementerian. Papua memiliki potensi SDA yang sangat besar dan hampir semua jenis SDA itu ada di Papua. Oleh karena Prabowo-Sandi berkomitmen untuk memberikan akses yang lebih besar kepada putra-putri terbaik Papua menduduki jabatan-jabatan strategis di semua kementerian.

"Jadi bukan hanya satu orang menteri sebagaimana yang selama ini terjadi, tetapi juga harus ada pada jabatan-jabatan struktural di semua kementerian," kata Yanni.

Yanni menekankan sejumlah nama kementerian yang seharusnya menempatkan putra Papua dalam jabatan struktrual karena sangat relevan bagi pengembangan potensi Papua. Nama-nama kementerian tersebut antar lain: Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pariwisata.