Prabowo-Sandi Tampung Keluhan CEO Bukalapak

JAKARTA - Data yang diungkapkan oleh CEO Bukalapak Achmad Zaky mengenai industri 4.0 dianggap penting bagi pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sehingga, jika terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 nanti, keluhan Achmad Zaky itu akan dijadikan sebagai bahan masukan oleh Prabowo-Sandi.

"Apa yang dia sampaikan itu adalah fakta dan data," ujar Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (15/2/2019).

(Baca juga: Prabowo Diyakini Bakal Kritisi Capaian Jokowi di Debat Kedua)

Sehingga, jika pemerintah tidak terima bisa membantahnya. Mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah ini pun berpendapat bahwa dana riset tidak mendapatkan tempat di negeri ini.

"Jadi kan itu juga akan jadi perhatian, jadi bagi kami sih apa yang disampaikan Mas Zaky itu fakta dan data yang penting dan itu bisa menjadi masukan pada pemerintahan Pak Prabowo nanti," kata dia.

Dia pun menilai Achmad Zaky sebagai warga negara memiliki hak untuk memberikan dukungan kepada salah satu kandidat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019. Menurut dia, apa yang disampaikan Achmad Zaky melalui akun Twitter-nya, @achmadzaky merupakan kritik terhadap pemerintahan saat ini bukan soal dukung-mendukung kandidat pilpres.

(Baca juga: Tingkatkan Energi Terbarukan, Prabowo-Sandi Komit Kurangi Impor Minyak)

Sehingga, seruan Tagar #uninstallbukalapak di Twitter dianggapnya justru merugikan Jokowi. "Menurut saya kadang-kadang yang mendegradasi Pak Jokowi itu bukan cuman Pak Jokowi sendiri, tapi juga para pendukungnya gitu loh," ucapnya.

Sekadar diketahui, sebelumnya Zaky menyatakan omong kosong industri 4.0 kalau budget riset dan pengembangan negara seperti saat ini. Zaky pun menunjukkan data perbandingan dana riset dengan negara-negara lain.

Zaky membeberkan, dana riset dan pengembangan di Amerika sebesar USD511 miliar, Cina USD451 miliar, Jepang USD165 miliar, Jerman USD118 miliar, Korea USD91 miliar, Taiwan USD33 miliar, Australia USD23 miliar, Malaysia USD10 miliar, Singapore USD10 miliar, dan Indonesia USD2 miliar. "Mudah-mudahan presiden baru bisa naikin," tulis akun @achmadzaky.