alexametrics

KPU Libatkan KPI dan Dewan Pers dalam Kampanye Umum Terbuka

loading...
KPU Libatkan KPI dan Dewan Pers dalam Kampanye Umum Terbuka
KPU melibatkan KPI dan Dewan Pers untuk mengawasi kampanye rapat umum terbuka. Masa kampanye terbuka bergulir sejak 24 Maret sampai 13 April 2019. Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Dok
A+ A-
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melibatkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers untuk mengawasi jalannya kampanye rapat umum terbuka. Masa kampanye terbuka bergulir sejak 24 Maret sampai 13 April 2019.

Ketua KPU Arief Budiman melakukan rapat koordinasi soal kampanye rapat umum terbuka bersama tim sukses dua pasangan capres dan cawapres peserta Pilpres 2019, dalam rapat bersama membahas iklan dan kampaanye di media massa.

Arief mengungkapkan, kalau peran kedua lembaga tersebut sangat strategis. "Pasalnya baik KPI ataupun Dewan Pers bisa mengawasi kampanye terbuka pilpres," ucap Arief Budiman, di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (14/2/2019).



KPU sambungnya, telah membuat ketentuan-ketentuan mengenai jadwal kampanye rapat umum serta iklan kampanye di media cetak dan elektronik. Aturan itu sendiri telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

"Dalam undang-undang tersebut, terdapat sejumlah ketentuan terkait dengan skema siaran kampanye yang seharusnya dipatuhi baik oleh peserta pemilu maupun media penyiaran itu sendiri," ucapnya.

Menurutnya rapat umum kampanye terbuka merupakan metode yang memungkinkan peserta, pelaksana atau timses kampanye di ruang terbuka dengan audiens yang tidak terbatas.

(Baca juga: KPU Sebut Jadwal Kampanye di Media dan Umum Mulai 24 Maret Sampai 13 April)

Begitupun dengan Komisioner KPU Wahyu Setiawan meminta parpol berkomunikasi intensif dengan KPU terkait iklan kampanye di media massa. KPU sudah menyepakati sejumlah detail terkait iklan kampanye di media massa cetak dan elektronik.

Untuk media televisi, ujar Wahyu, durasinya 30 detik sedangkan radio 60 detik. Pihaknya hanya membiayai 3 spot dari 10 spot yang disediakan KPU untuk peserta pemilu perhari serta maksimal hanya tayang di 4 media. Sedangkan untuk media cetak, KPU hanya membiayai maksimal satu halaman 819 milimeter dan tayang di tiga media cetak.

"Nah untuk media online kami atur lagi agar prinsipnya tidak jor-joran dan perlakuan setara. Kalau misalnya dibebaskan pasti nantinya tidak adil. Kami akan bertemu lagi dengan peserta pemilu pekan depan," ucapnya.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak