Twitter Din Syamsuddin Dibajak, Hatta Taliwang: Ini Bagian dari Perang Opini

Rabu, 19 Agustus 2020 - 10:43 WIB
loading...
Twitter Din Syamsuddin Dibajak, Hatta Taliwang: Ini Bagian dari Perang Opini
Direktur Eksekutif Institute Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH), Hatta Taliwang pun memberikan tanggapan atas dibajaknya akun Twitter milik Din Syamsuddin itu. Foto/SINDOphoto
A A A
JAKARTA - Pembajakan Akun Twitter @OpiniDin milik Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Din Syamsuddin diyakini dilakukan oleh pendengung atau buzzer rezim yang khawatir atas aspirasi KAMI. Direktur Eksekutif Institute Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH), Hatta Taliwang pun memberikan tanggapan atas dibajaknya akun Twitter milik Din Syamsuddin itu.

"Tanggapan saya. Pertama, ini bagian dari perang Opini. Buzzer-buzzer rezim tentu khawatir atas opini yang disuarakan KAMI atau tokoh utama KAMI," ujar Hatta Taliwang yang ikut dalam KAMI itu kepada SINDOnews, Rabu (19/8/2020). (Baca juga: Akun Twitter Din Syamsuddin Dibajak, Fadli Zon: Rusak Demokrasi)

"Karena itu kalau bisa opininya dibelokkan dengan berbagai upaya seperti membuat meme yang isinya hoaks termasuk membajak Twitter seperti yang dilakukan buzzer atau pihak-pihak yang tahu caranya untuk membajak Twitter Prof Din dan tokoh-tokoh utama KAMI," sambung Hatta.

Di samping itu, dia menilai pembajakan akun Twitter itu mengindikasikan adanya kekhawatiran besar atas gerakan moral KAMI yang berusaha menyuarakan keadilan, kebenaran, kejujuran, kecerdasan. "Yang akan menyentuh hati nurani rakyat terbawah sekalipun," katanya.

Hatta menjelaskan, KAMI muncul karena pemerintah terlalu ingin berkuasa mutlak dengan menganeksasi hampir semua partai, sehingga suara wakil rakyat yang berbeda di Senayan tak terdengar di publik. "Apalagi hampir semua media TV mainstream tak signifikan menyuarakan derita rakyat selama ini," tandasnya. ( f)

Sehingga, lanjut dia, munculnya KAMI mendapat apresiasi masyarakat yang merasa ada nilai kebenaran dari yang disuarakan. "Jadi harusnya ini menjadi renungan ulang bagi pemerintah atas kebijakan politik pembungkamannya," pungkasnya.
(kri)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2275 seconds (0.1#10.140)