alexametrics

Erick Thohir Beberkan Pencapaian Pemerintahan Jokowi

loading...
Erick Thohir Beberkan Pencapaian Pemerintahan Jokowi
Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf, Erick Thohir menggariskan beberapa pencapaian dan kebijakan Pemerintahan Jokowi menuju Indonesia maju. Foto/SINDOphoto
A+ A-
JAKARTA - Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Erick Thohir menggariskan beberapa pencapaian dan kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuju Indonesia maju. Setelah lebih dari empat tahun pemerintahan berjalan, dampak sosio-ekonomi dari berbagai kebijakan ini telah nyata dirasakan oleh masyarakat banyak.

Meneruskan pencapaian pada periode sekarang, Presiden Jokowi saat ini mencalonkan diri untuk periode kedua dengan platform program “Indonesia Maju” yang memprioritaskan pembangunan manusia, daya saing ekonomi, seni dan budaya, supremasi hukum, pertahanan dan keamanan. Dalam Program Indonesia Maju, Jokowi berupaya untuk memastikan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, memperbaiki birokrasi serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Penanganan Stunting

Pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat berkomitmen untuk menangani masalah stunting, khususnya bagi balita. Tingkat stunting balita di Pemerintahan Jokowi turun ke 30,8% di tahun 2018 dari 37,2% di tahun 2013.

Penurunan ini diharapkan akan berlangsung ke depan. Sebagai contoh, secara khusus, dalam APBN 2019, pemerintah juga telah mengalokasikan program khusus untuk percepatan penurunan stunting sebesar Rp29 triliun secara koordinatif di 18 kementrrian dan lembaga untuk melakukan intervensi gizi bagi anak-anak balita melalui perbaikan asupan makanan, peningkatan akses pelayanan kesehatan, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta pendampingan kesehatan.



Melalui berbagai upaya ini, diharpakan tingkat stunting balita menurun menjadi 22% di tahun 2022 (estimasi Bank Dunia)," ujarnya melalui rilis kepada SINDOnews, Jumat (8/2/2019).

Kemiskinan dan Pemerataan Pembangunan

Erick mengatakan dari sisi percepatan penurunan tingkat kemiskinan dalam Pemerintahan Jokowi untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia penurunan kemiskinan mencapai single digit, yaitu sebesar 9,82% di tahun 2018. Diharapkan pada tahun 2019, tingkat kemiskinan akan menurun lebih lanjut antara 8,5%-9,5%.

Selain itu, koefisien Gini yang merupakan indikator dari pemerataan pembangunan, semakin membaik dalam Pemerintahan Jokowi, yaitu dari 0,40 menjadi 0,38.

"Komitmen pemerintah ini secara jelas ditunjukkan dalam alokasi Program Perlindungan Sosial dalam APBN 2019 mencapai Rp387,3 triliun, naik hingga 32,8% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini untuk memberikan jaminan perlindungan sosial, khususnya bagi 40% penduduk termiskin," jelasnya.

Perbaikan Pendidikan
Pemerintahan Jokowi berkomitmen untuk tetap menjaga anggaran pendidikan dalam APBN 2019 sebesar 20% dari APBN, yaitu sebesar Rp492.5 triliun. Hal ini untuk meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar lebih kompetitif (improving Indonesia’s human capital). Melalui ini, diharapkan Indeks Pendidikan Manusia Indonesia akan semakin meningkat.

Anggaran pendidikan ini dipakai untuk: peningkatan kualitas tenaga pendidik, peningkatan efektivitas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program perbaikan akses sekolah, pemberian Program Indonesia Pintar kepada 20,1 juta siswa, pemberian bantuan pembiayaan beasiswa bidikmisi di pendidikan tinggi umum dan keagamaan kepada 471 ribu mahasiswa, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, perbaikan tunjangan profesi guru, pemberian bantuan operasional bagi pendidikan anak usia dini (PAUD), penguatan LPDP yang akan menyalurkan 27 ribu beasiswa pada tahun 2019, dan peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan vokasi.

Jaminan Kesehatan Nasional

Menurut Erick, Pemerintahan Jokowi mempunyai visi besar untuk memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada segenap warga negara Indonesia. Dalam APBN 2019, pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp123,1 triliun untuk anggaran kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan.

Pemerintah telah memperluas penerimaan bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pencapaian resipien Kartu Indonesia Sehat (KIS) meningkat dari 86,4 juta jiwa di tahun 2015 menjadi 96,8 juta jiwa pada tahun 2019. Selain itu, persentase kesediaan obat dan vaksin di tingkat puskesmas akan meningkat dari 79,4% pada tahun 2015 menjadi 95% pada tahun 2019.
halaman ke-1 dari 3
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak