Pemerintah Baru Didorong Lebih Tegas Tangani Kelompok Anti Pancasila

Ia mencontohkan, pada rekrutmen mahasiswa baru, tidak ada langkah nyata dalam memberikan pemahaman kepada mahasiswa baru terkait organisasi dan ideolog-ideologi yang harus mereka jauhi karena bertentangan dengan Pancasila.

"Sejauh ini ini masih begitu-begitu saja walaupun ospek sudah nggak ada. Dulu saya sarankan, misalnya ketika pengenalan organisasi intra dan ekstra negara harus berani mengatakan bahwa dalam sejarah bangsa ini pernah ada organisasi yang menggunakan basis mahasiswa mengusung ideologi khilafah dan itu dibubarkan. Kenapa? itu harus dikatakan sehingga mahasiswa baru tidak dekat-dekat organisasi semacam ini. Padahal itu jelas kebijakan negara, kenapa takut diceritakan? Kalau takut diceritakan akhirnya mahasiswa baru bingung kemudian mereka didekati lagi kelompok tersebut," katanya.

Sri Yunanto menilai pentingnya penguatan sinergi dan sinkronisasi antar lembaga pemerintah untuk menangani masalah ini. Contohnya, kalau kegiatan di luar kampus, menjadi domain intelijen sehingga sinkronisasi antar lembaga intelijen harus jelas benar. Jangan hanya banyak diceritakan saja, tanpa ada tindakan jelas.

"Saya khan orang kampus gak bisa aksi, kalau negara jangan hanya cerita masalah, negara melalui lembaga harus mengambil aksi. Setelah masalahnya jelas, aksinya seperti apa, kerangka hukumnya jelas, atau mau persuasi atau pakai apa," tegasnya.

Bila menyangkut ideologi yang membahayakan Pancasila dan kebijakan negara, kata Sri Yunanto, kalau berangkatnya dari pemikiran agama tentu domain Kementerian Agama, sementara kalau Pancasila menjadi tugas BPIP. "Even politik sudah selesai, kita kembali ke even kebangsaan, pemerintahan, kenegaraan," katanya.

Selain pemerintah, peran masyarakat untuk memerangi ideologi transnasional juga vital. Dalam hal ini, organisasi masyarakat yang besar dan mainstream di Indonesia harus mulai lagi menggelorakan wawasan kebangsaan dan wawasan keagamaan yang moderat. Itu bisa dilakukan melalui diskusi dan pembahasan yang tentunya harus difasilitasi dan didorong oleh negara. Menurutnya, tidak mungkin masyarakat punya inisiatif sendiri karena yang punya resources itu negara.

"Marilah kita kembali ke jatidiri bangsa Indonesia dengan bangkit menyuarakan pemikiran keagamaan moderat, inklusif, dan plural, menuju Indonesia yang lebih baik dan lebih damai kedepan," kaya Prof Sri Yunanto.