ICJR Nilai Ahmad Dhani Korban Pasal Karet UU ITE
ICJR Nilai Ahmad Dhani Korban Pasal Karet UU ITE
A
A
A
JAKARTA - Vonis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kepada Musisi Ahmad Dhani Prasetyo dinilai menambah rentetan panjang korban dari pasal karet Undang-Undang (UU) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Maka itu, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengkritik vonis 1 tahun 6 bulan (1,5 tahun) penjara kepada Ahmad Dhani dalam kasus ujaran kebencian.
"Vonis yang dijatuhkan hakim kepada Ahmad Dhani menambah rentetan panjang korban dari pasal karet UU ITE," ujar Direktur Program ICJR Erasmus Napitupulu dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/1/2019).
Dia mengatakan, ICJR sudah jauh hari merekomendasikan mencabut dan meninjau ulang pasal-pasal yang multitafsir dan berpotensi disalahgunakan untuk mengancam kebebasan berekspresi dalam UU ITE, seperti Pasal 27 Ayat 3 maupun Pasal 28 Ayat 2.
Selain itu kata dia, seharusnya duplikasi tindak pidana dari UU ITE dengan seluruh ketentuan pidana dan atau pencemaran nama baik dalam KUHP dikembalikan segala bentuk pemidanaan itu ke dalam KUHP yang mengatur lebih rinci.
(Baca juga: Acara Solidaritas Ahmad Dhani Tak Dihadiri Al El Dul)
Dia melanjutkan, penafsiran pasal-pasal dalam UU ITE kerap kali membelenggu praktik pengadilan yang eksesif.
"Sebagaimana contoh mengenai ujaran kebencian, ujaran kebencian yang dimaksud dalam KUHP adalah ujaran kebencian dalam rangka menghasut sedangkan dalam UU ITE pengaturannya dibuat lebih karet sehingga lebih mudah digunakan," paparnya.
Dia mengatakan, KUHP mengatur beberapa unsur kunci seperti 'di muka umum' dan 'antar golongan'. Di mana UU ITE memberikan penafsiran yang lebih luas dengan menggunakan istilah 'menyebarkan' dan juga mencakup 'individu'.
"Hal ini menimbulkan multitafsir karena dalam UU ITE, penggunaannya bisa sangat luas dan tidak ditujukan untuk propoganda kebencian semata, namun bisa ditempatkan dalam konteks ekspresi yang lebih privat seperti penghinaan individu atau kelompok tertantu yang tidak masuk dalam defenisi golongan seperti yang ada dalam Pasal 156 KUHP," tuturnya.
Maka itu, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengkritik vonis 1 tahun 6 bulan (1,5 tahun) penjara kepada Ahmad Dhani dalam kasus ujaran kebencian.
"Vonis yang dijatuhkan hakim kepada Ahmad Dhani menambah rentetan panjang korban dari pasal karet UU ITE," ujar Direktur Program ICJR Erasmus Napitupulu dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/1/2019).
Dia mengatakan, ICJR sudah jauh hari merekomendasikan mencabut dan meninjau ulang pasal-pasal yang multitafsir dan berpotensi disalahgunakan untuk mengancam kebebasan berekspresi dalam UU ITE, seperti Pasal 27 Ayat 3 maupun Pasal 28 Ayat 2.
Selain itu kata dia, seharusnya duplikasi tindak pidana dari UU ITE dengan seluruh ketentuan pidana dan atau pencemaran nama baik dalam KUHP dikembalikan segala bentuk pemidanaan itu ke dalam KUHP yang mengatur lebih rinci.
(Baca juga: Acara Solidaritas Ahmad Dhani Tak Dihadiri Al El Dul)
Dia melanjutkan, penafsiran pasal-pasal dalam UU ITE kerap kali membelenggu praktik pengadilan yang eksesif.
"Sebagaimana contoh mengenai ujaran kebencian, ujaran kebencian yang dimaksud dalam KUHP adalah ujaran kebencian dalam rangka menghasut sedangkan dalam UU ITE pengaturannya dibuat lebih karet sehingga lebih mudah digunakan," paparnya.
Dia mengatakan, KUHP mengatur beberapa unsur kunci seperti 'di muka umum' dan 'antar golongan'. Di mana UU ITE memberikan penafsiran yang lebih luas dengan menggunakan istilah 'menyebarkan' dan juga mencakup 'individu'.
"Hal ini menimbulkan multitafsir karena dalam UU ITE, penggunaannya bisa sangat luas dan tidak ditujukan untuk propoganda kebencian semata, namun bisa ditempatkan dalam konteks ekspresi yang lebih privat seperti penghinaan individu atau kelompok tertantu yang tidak masuk dalam defenisi golongan seperti yang ada dalam Pasal 156 KUHP," tuturnya.
(maf)
Explore More