PKS Janji Perjuangkan RUU Perlindungan Ulama

JAKARTA - DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjanji memperjuangkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Ulama, Tokoh Agama dan Simbol Agama-agama pada periode 2029-2024 mendatang.
Tujuan UU tersebut untuk menjaga kehormatan, keluhuran dan kemuliaan martabat para ulama, para tokoh agama dan simbol agama-agama di Indonesia.
"Kami Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera berjanji akan akan memperjuangkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Ulama, Tokoh Agama dan Simbol Agama-agama pada periode 2029-2024 mendatang," ujar Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (13/1/2018).

Dia melanjutkan, yang dimaksud perlindungan adalah keberpihakan negara dalam menjaga ulama, tokoh agama dan simbol agama-agama dari segala tindakan yang mengancam, baik fisik seperti penghadangan, pembubaran, persekusi, penghancuran dan pembakaran, maupun non fisik seperti intimidasi, penodaan, penghinaan, pelecehan dan lainnya serta jenis tindakan krimimalisasi hukum.

Sedangkan yang dimaksud ulama, kata dia, adalah tokoh umat Islam, yang mendakwahkan ajaran agama Islam yang memiliki kompetensi keilmuan agama Islam, berakhlak mulia dan menjadi panutan umat Islam dalam mempelajari tuntunan ajaran agama Islam.

"Ulama dalam hal ini juga memiliki sebutan lain seperti habib, kiai, ustaz/ah, teungku, tuan guru, ajengan dan sebutan lainnya yang memiliki makna dan kedudukan yang sama," ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan politikus PKS Abdul Hakim. Abdul mengatakan, DPP PKS telah menyiapkan pelatihan untuk 30 ribu kader PKS di seluruh provinsi dan kabupaten untuk mewujudkan hal tersebut.

"DPP telah melakukan penyiapan para calegnya di seluruh provinsi, kabupaten, kota sehingga sampai sekarang ini telah mengikuti pelatihan untuk persiapan memenangi pemilu. Sekitar 30ribu yang sudah dilatih," tuturnya.

Dia memastikan PKS akan terus menerus terjun ke tengah masyarakat. Para caleg PKS pun dipastikan akan membawa aspirasi rakyat. "Terakhir workshop akan dilakukan di Kalimantan Timur, 20 Januari. Itu penutupan workshop senasional," katanya.

Mengenai RUU itu, kata dia, harus diwujudkan. "Kita tahu ada perilaku yang harus segera dikoreksi dari oknum aparat penegak hukum, yang sering kali memperlakukan para tokoh agama dengan tidak semestinya. Seharusnya mereka mendapat perlindungan karena berperan mendidik anak bangsa. Teman-teman di PKS merasa fenomena itu harus diperjuangkan," tuturnya.