Kontestasi Pemilu Diharapkan Bisa Berikan Pemahaman ke Rakyat

JAKARTA - Direktur hukum dan advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Pasangan nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan menganggap seluruh kontestan peserta pemilu masih beradaptasi dengan sistem Pemilu 2019 yang dilaksanakan secara serentak.

Hal tersebut disampaikan Irfan saat menjadi penanggap dalam diskusi 'Pemilu Cerdas Tanpa Baper' Berbeda Pilihan itu Biasa' sekaligus Launcing kanal pemilu cerdas SINDOnews dan Koran SINDO di Kantor SINDO, Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Menurut Irfan, karena pemilu serentak maka suasana kebathinan para elite parpol juga sesuai dinamika politik akan berkembang. Seperti kata, Irfan, PPP pada 2014 menjadi pengusung Prabowo Subianto, saat ini memutuskan mengusung petahana Jokowi.

Problemnya Irfan menjelaskan, dinamika politik tahun 2014 dan 2019 diwarnai kemunculan media sosial yang turut mempengaruhi emosi pemilih. Terlebih pengaruh informasi bohong atau hoaks yang disebarkan ke media sosial.

"Yang paling penting sekarang kita bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat agar nyambung di tataran elitenya. Nah dalam istilah pesta, pesta demokrasi itu kan perlu kegembiaraan. Jadi jangan ditakut-takuti pemilih kita," ujarnya.

Bicara kontestasi Pilpres, politikus PPP itu menganggap tak ada bedanya antara pilpres 2014 dengan 2019. Bedanya saat ini Presiden Jokowi sebagai petahana, sementara Prabowo masih sebagai penantang.

Maka Irfan menganggap, lawan petahana akan menggunakan segala cara untuk menang. Sehingga, kadang mengabaikan etika berpolitik seperti penggunaan kampanye identitas dan penggunaan informasi-informasi bohong atau hoaks.

"Nah ke depan persoalan hoaks ini harus menjadi musuh bersama, bukan saja tugas parpol, elite, tapi seluruh komponen bangsa," pungkasnya.