Tak Perlu Berprasangka, Hormati Setiap Putusan Pengadilan

“Jaksa penuntut umum bisa saja sembrono dalam mengajukan tuntutan atau tidak memiliki bukti kuat sehingga tidak semua terdakwa yang diadili dalam Pengadilan Tipikor bersalah, ada yang bebas,” kata Sholehuddin. (Ba
(Baca juga: Hirup Udara Bebas, Rommy: Ini Berkah Bulan Ramadhan)

Berkaitan dengan kasus terbaru, yakni putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengurangi hukuman mantan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy, Sholehuddin menilai itu merupakan kewenangan hakim.

Apalagi ini merupakan kasus gratifikasi, bukan korupsi yang menyebabkan kerugian negara. “Kasus korupsi dalam undang-undang Tipikor itu ada berbagai macam. Ada juga yang mengatur putusan minimal yang bisa dijatuhkan hakim, ada satu tahun dan juga dua tahun tergantung kasusnya. Di kasus Rommy, itu merupakan kasus gratifikasi,” kata Sholehuddin.

Dia meminta semua pihak untuk menghormati semua proses pengadilan dari pengadilan negeri hingga kasasi. Seseorang tidak bisa memaksakan opininya dengan menyebut semua terdakwa korupsi itu bersalah dan harus diberikan hukuman besar.