Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
DPR Minta Pemerintah Aktif Diplomasi Deeskalasi Konflik Timur Tengah
loading...
Pertahanan udara Suriah menembak rudal musuh yang memasuki wilayah udaranya. Foto/AP
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta pemerintah untuk proaktif melakukan diplomasi guna deeskalasi konflik di Timur Tengah, terkhusus Israel dengan Iran. Pernyataan itu sekaligus merespons serangan balasan Israel ke Iran pada Jumat (19/4/2024) dini hari.
"Saya meminta pemerintah RI untuk terlibat aktif diplomasi dalam deeskalasi konflik di Timur Tengah karena menjurus pada terjadinya Perang Dunia III yang akan merugikan seluruh umat manusia," kata Meutya dalam keterangannya yang dikutip, Sabtu (20/4/2024).
Selain itu, Meutya juga meminta pemerintah proaktif agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat mengeluarkan resolusi konflik. Tujuannya, kata dia, agar negara yang berkonflik dapat berhenti, khususnya Israel yang kerap menyerang Gaza, Palestina.
Dia mengingatkan Dewan Keamanan (DK) PBB sangat bertanggung jawab untuk memcegah eskalasi perang menjaid besar. Ia pun menilai DK PBB gagal menjalanakn tugas untuk meredam konflik Israel di Gaza, Palestina.
"Sejauh ini DK PBB telah gagal mengemban mandat menghentikan Perang Israel-Hamas di Gaza serta Perang Rusia-Ukraina. DK PBB perlu bekerja lebih keras meredam gejolak baru yang akan timbul," tuturnya.
Kendati demikian, dia meminta pemerintah untuk memitigasi keselamatan WNI di daerah rawan konflik. "Saya meminta Kemlu juga untuk mitigasi keselamatan WNI di semua wilayah yg tengah berkonflik dan sekitarnya. Di Palestina, Iran dan lain-lain," pungkasnya.
"Saya meminta pemerintah RI untuk terlibat aktif diplomasi dalam deeskalasi konflik di Timur Tengah karena menjurus pada terjadinya Perang Dunia III yang akan merugikan seluruh umat manusia," kata Meutya dalam keterangannya yang dikutip, Sabtu (20/4/2024).
Selain itu, Meutya juga meminta pemerintah proaktif agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat mengeluarkan resolusi konflik. Tujuannya, kata dia, agar negara yang berkonflik dapat berhenti, khususnya Israel yang kerap menyerang Gaza, Palestina.
Dia mengingatkan Dewan Keamanan (DK) PBB sangat bertanggung jawab untuk memcegah eskalasi perang menjaid besar. Ia pun menilai DK PBB gagal menjalanakn tugas untuk meredam konflik Israel di Gaza, Palestina.
"Sejauh ini DK PBB telah gagal mengemban mandat menghentikan Perang Israel-Hamas di Gaza serta Perang Rusia-Ukraina. DK PBB perlu bekerja lebih keras meredam gejolak baru yang akan timbul," tuturnya.
Kendati demikian, dia meminta pemerintah untuk memitigasi keselamatan WNI di daerah rawan konflik. "Saya meminta Kemlu juga untuk mitigasi keselamatan WNI di semua wilayah yg tengah berkonflik dan sekitarnya. Di Palestina, Iran dan lain-lain," pungkasnya.
(rca)
Explore More