HUT ke-75 RI, Komisi III DPR: Momen Tingkatkan Kinerja Penegak Hukum
Senin, 17 Agustus 2020 - 17:01 WIB
loading...
Ketua Komisi III DPR Herman Herry. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Herman Herry menilai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia adalah momentum untuk meningkatkan kinerja penegak hukum di Tanah Air.
Dia menyampaikan beberapa catatan penegakan hukum. Salah satunya sinergitas aparat penegak hukum di Tanah Air. Sinergitas aparat penegak hukum sudah semakin baik.
"Saya melihat sinergitas antarpenegak hukum semakin baik, yang terkini kita melihat bagaimana Polri, Jaksa, dan KPK bersinergi dalam mengusut kasus Djoko Tjandra. Ke depan, pola-pola seperti ini harus dipertahankan. Setiap penegak hukum harus memahami bahwa kita bekerja dalam kerangka criminal justice system yang terpadu dan terintegrasi," tutur Herman dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/8/2020).
Herman juga menyoroti isu perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam penegakan hukum yang terus menjadi perhatian masyarakat dan para pemerhati hukum. "Ke depan agar perspektif penegakan hukum kita harus selalu mengedepankan prinsip-prinsip humanis dan restoratif," ujar politikus asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu.(Baca juga: JK: Tantangan Saat Ini Lepaskan Bangsa dari Covid-19 )
Sebagai ketua komisi yang membidangi hukum, Herman meminta dukungan seluruh elemen masyarakat untuk membantu kerja legislasi dalam menuntaskan sejumlah rancangan undang-undang (RUU). Hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja penegakkan hukum di Tanah Air.
Dia menyampaikan beberapa catatan penegakan hukum. Salah satunya sinergitas aparat penegak hukum di Tanah Air. Sinergitas aparat penegak hukum sudah semakin baik.
"Saya melihat sinergitas antarpenegak hukum semakin baik, yang terkini kita melihat bagaimana Polri, Jaksa, dan KPK bersinergi dalam mengusut kasus Djoko Tjandra. Ke depan, pola-pola seperti ini harus dipertahankan. Setiap penegak hukum harus memahami bahwa kita bekerja dalam kerangka criminal justice system yang terpadu dan terintegrasi," tutur Herman dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/8/2020).
Herman juga menyoroti isu perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam penegakan hukum yang terus menjadi perhatian masyarakat dan para pemerhati hukum. "Ke depan agar perspektif penegakan hukum kita harus selalu mengedepankan prinsip-prinsip humanis dan restoratif," ujar politikus asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu.(Baca juga: JK: Tantangan Saat Ini Lepaskan Bangsa dari Covid-19 )
Sebagai ketua komisi yang membidangi hukum, Herman meminta dukungan seluruh elemen masyarakat untuk membantu kerja legislasi dalam menuntaskan sejumlah rancangan undang-undang (RUU). Hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja penegakkan hukum di Tanah Air.
Lihat Juga :
