Menko PMK minta Penyaluran Bansos Jangan Dikaitkan dengan Pesta Demokrasi
Jum'at, 05 April 2024 - 09:44 WIB
loading...
Menko PMK Muhadjir Effendy meminta agar penyaluran bansos tidak dikaitkan dengan Pemilu 2024. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meminta agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak dikaitkan dengan pesta demokrasi atau Pemilu 2024.
Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat bersaksi dihadapan para hakim konstitusi dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pilpres, di Gedung MK, Jumat (5/4/2024).
"Kami memahami apabila tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu," ucap Muhadjir.
Baca juga: Lengkap, 4 Menteri Jokowi Hadiri Sidang PHPU di MK
"Namun perlu kami tegaskan, bahwa pelaksanaan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya angka kemiskinan dan sekaligus untuk menurunkannya, serta menghapus kemiskinan ekstrem sebagaimana yang telah kami paparkan di atas" tambah dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjadi menteri pertama yang memberikan keterangannya di depan para hakim konstitusi dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pilpres 2024.
Baca juga: Deretan Jenderal Bintang 1 dan 2 AD, AL, dan AU yang Dimutasi Panglima TNI Awal April 2024
Dalam keterangannya, Muhadjir membeberkan alasan pemerintah menggelontorkan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat jelang pemilu 2024 adalah untuk memenuhi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditetapkan sebesar 6,5-7,5%.
Sementara berdasarkan pada tahun 2023, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan nasional mencapai 9,36%.
"Agar target dapat terpenuuhi, diperlukan pendekatan kebijakan khusus melalui berbagai program di kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah, sementara itu, untuk kemiskinan ekstrem, kita harus terus mengupayakan agar target nol persen berdasarkan Inpres nomor 4 tahun 2022 dapat terwujud pada tahun 2024," ucap Muhadjir di Gedung MK, Jumat (5/4/2024).
Muhadjir melanjutkan, pendekatan dan program dari kementerian tersebut diharapkan bisa memudahkan target program penghapusan kemiskinan ekstrem yang sudah mencapai 1,12% di Maret 2023.
"Perlu kami sampaikan yang mulia, pada maret 2022, kemiskinan ekstrem masih berada pada angka 2,04%, berarti capaian dalam satu tahun terakhir sebesar 0,92%. Perhitungan angka kemiskinaan di Indoensia adalah menggunakan pendekatan pengeluaran, dengan pendekatan tersebut, menghasilkan garis kemiskinan secara nasional sekitar Rp554.458 per kapita per bulan," ungkap Muhadjir.
Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat bersaksi dihadapan para hakim konstitusi dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pilpres, di Gedung MK, Jumat (5/4/2024).
"Kami memahami apabila tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu," ucap Muhadjir.
Baca juga: Lengkap, 4 Menteri Jokowi Hadiri Sidang PHPU di MK
"Namun perlu kami tegaskan, bahwa pelaksanaan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya angka kemiskinan dan sekaligus untuk menurunkannya, serta menghapus kemiskinan ekstrem sebagaimana yang telah kami paparkan di atas" tambah dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjadi menteri pertama yang memberikan keterangannya di depan para hakim konstitusi dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pilpres 2024.
Baca juga: Deretan Jenderal Bintang 1 dan 2 AD, AL, dan AU yang Dimutasi Panglima TNI Awal April 2024
Dalam keterangannya, Muhadjir membeberkan alasan pemerintah menggelontorkan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat jelang pemilu 2024 adalah untuk memenuhi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditetapkan sebesar 6,5-7,5%.
Sementara berdasarkan pada tahun 2023, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan nasional mencapai 9,36%.
"Agar target dapat terpenuuhi, diperlukan pendekatan kebijakan khusus melalui berbagai program di kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah, sementara itu, untuk kemiskinan ekstrem, kita harus terus mengupayakan agar target nol persen berdasarkan Inpres nomor 4 tahun 2022 dapat terwujud pada tahun 2024," ucap Muhadjir di Gedung MK, Jumat (5/4/2024).
Muhadjir melanjutkan, pendekatan dan program dari kementerian tersebut diharapkan bisa memudahkan target program penghapusan kemiskinan ekstrem yang sudah mencapai 1,12% di Maret 2023.
"Perlu kami sampaikan yang mulia, pada maret 2022, kemiskinan ekstrem masih berada pada angka 2,04%, berarti capaian dalam satu tahun terakhir sebesar 0,92%. Perhitungan angka kemiskinaan di Indoensia adalah menggunakan pendekatan pengeluaran, dengan pendekatan tersebut, menghasilkan garis kemiskinan secara nasional sekitar Rp554.458 per kapita per bulan," ungkap Muhadjir.
(cip)
Lihat Juga :
