Hak Angket Pilpres 2024 Tak Kunjung Bergulir, Mengapa?

JAKARTA - Hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 tak kunjung bergulir. Lobi politik yang sedang berlangsung di antara elite dinilai menjadi salah satu penyebabnya.

“Dua hal bisa saja terjadi. Pertama, lobi politik sedang berlangsung, antara presiden dan parpol utamanya koalisi Ganjar dan Anies,” kata Pengamat politik Dedi Kurnia Syah kepada SINDOnews, Senin (1/4/2024).

Di luar itu, kata Dedi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai terbesar terkesan terpecah sejak awal. “Puan Maharani bahkan cenderung membela Jokowi dan Prabowo, hal ini tampak bagaimana Puan seringkali lakukan pembelaan terhadap pemerintah dari kritik kader PDIP selama ini,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini.





Kedua, lanjut Dedi, hanya ada PDIP dan Koalisi Perubahan yang memungkinkan untuk menggulirkan hak angket. “Sementara Koalisi Perubahan sendiri hanya PKS yang tidak berada di sisi pemerintah saat ini, situasi ini membuat hak angket alot,” tuturnya.

Dia memprediksi pemerintah utamanya presiden sebagai sasaran akan kerja sangat keras melawan hak angket agar layu sebelum tumbuh. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) menjadi salah satu faktornya.

“Bisa saja, itu bargaining untuk Puan, itulah mengapa Puan juga punya kepentingan, bahkan ia lebih terkesan mendahulukan kepentingannya di atas kepentingan PDIP,” pungkas Dedi.



Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengaku tidak pernah mendengar adanya wacana untuk merevisi UU MD3 sampai saat ini. Diketahui, dari isu yang berkembang, revisi UU MD3 ini dalam rangka mengatur ulang soal siapa yang berhak menduduki kursi Ketua DPR.

Puan mengklaim bahwa seluruh pimpinan DPR bersepakat untuk tidak mengutak-atik UU MD3 ini. “Kita kompak. Pak Dasco malah bilang enggak dengar (ada revisi), kita kompak dan kita menghargai bahwa UU MD3 itu tetap harus menjadi satu undang-undang yang memang harus dihargai dilaksanakan dan dihargai di proses yang ada di DPR,” kata Puan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/3/2024).



Puan juga angkat bicara ihwal isu tentang adanya rencana pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto usai pengumuman perolehan suara Pilpres 2024. Meski tidak merinci kapan waktunya, tapi Ketua DPR itu membuka kemungkinan adanya pertemuan tersebut.

"InsyaAllah (ada pertemuan)," kata Puan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/3/2024).



Kendati demikian, Puan tidak menjelaskan secara rinci kapan rencana pertemuan itu akan berlangsung. Dia hanya memberikan sinyal pertemuan itu ada.

Diketahui, hak angket DPR tersebut merupakan usulan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku ada tekanan di sektor hukum untuk menghambat hak angket DPR guna menelisik kejanggalan Pemilu 2024 bisa digulirkan.



Ia menjelaskan, pengguliran hak angket bukan karena pemimpin partainya, Megawati Soekarnoputri masih menghitung untuk mengeluarkan instruksi angket digulirkan. "Bukan perhitungan, tapi tekanannya, tekanan hukumnya kan kuat sekali. Kan kalau orang ditekan, ada respons yang berani menghadapi tekanan, ada yang juga takut," tutur Hasto dalam webinar Sing Waras Sing Menang bertajuk "Sing Waras Menggugat di MK, Hak Angket? Keputusan MKMK?" yang digelar pada Sabtu (30/3/2024).