Ahli Hukum Administrasi Sebut Pendaftaran Gibran sebagai Cawapres Tidak Sah
Senin, 01 April 2024 - 10:30 WIB
loading...
A
A
A
"Sehingga dengan demikian pada saat pendaftaran yang bersangkutan memang belum berusia 40 tahun. Baru kemudian baru setelah itu diterima pendaftaran itu, baru kemudian penetapannya sebagai pasangan calon itu menggunakan Keputusan KPU Nomor 1362 Tahun 2023," katanya.
Ridwan menilai keputusan KPU yang meloloskan Gibran untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto padahal belum 40 tahun dinilai aneh dari segi hukum administrasi, pada konsiderans, dalam Pasal 52 ayat 1 PKPU Nomor 19 Tahun 2023.
Baca juga: Ahli Ilmu Pemerintahan: Pencalonan Gibran Jadi Cawapres Langgar Etika dan Konstitusi
"Padahal keputusan tentang penetapan pasangan peserta pemilu itu diterbitkan tanggal 13 November. Sementara Peraturan KPU itu sudah diubah pada tanggal 3 November, kok masih dijadikan dasar pertimbangan menimbang, konsiderans menimbang, itu secara hukum administrasi tidak tepat karena tidak berlaku, mestinya yang menjadi pertimbangkan adalah UU yang baru, peraturan yang baru," kata Ridwan.
Ridwan menilai keputusan KPU yang meloloskan Gibran untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto padahal belum 40 tahun dinilai aneh dari segi hukum administrasi, pada konsiderans, dalam Pasal 52 ayat 1 PKPU Nomor 19 Tahun 2023.
Baca juga: Ahli Ilmu Pemerintahan: Pencalonan Gibran Jadi Cawapres Langgar Etika dan Konstitusi
"Padahal keputusan tentang penetapan pasangan peserta pemilu itu diterbitkan tanggal 13 November. Sementara Peraturan KPU itu sudah diubah pada tanggal 3 November, kok masih dijadikan dasar pertimbangan menimbang, konsiderans menimbang, itu secara hukum administrasi tidak tepat karena tidak berlaku, mestinya yang menjadi pertimbangkan adalah UU yang baru, peraturan yang baru," kata Ridwan.
(abd)
Lihat Juga :
