Profil Tiga Ketua Tim Hukum dalam Sengketa Pilpres 2024, Nomor 3 Lulusan Amerika

JAKARTA - Tiga ketua tim hukum sengketa Pilpres 2024 telah ditunjuk oleh masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pemilu 2024. Mereka saling berhadapan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebagaimana diketahui, pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD telah mengajukan gugatan atas hasil Pilpres 2024. Selanjutnya, mereka akan bertindak sebagai penggugat atau pemohon. Sementara pasangan capres-cawapres nomor urut 2 menjadi salah satu pihak tergugat atau termohon.

Menghadapi proses sengketa hasil Pilpres 2024, masing-masing kubu telah membentuk tim hukum masing-masing. Tim hukum ketiga paslon dipimpin seorang tokoh-tokoh berpengalaman. Siapa saja mereka?

Profil Ketua Tim Hukum Sengketa Pilpres 2024

1. Ari Yusuf Amir - Paslon 1

FOTO/DOK.MPI

Tim Hukum Nasional (THN) Anies-Muhaimin dipimpin oleh Ari Yusuf Amir. Ia dikenal luas sebagai seorang advokat senior dan pendiri Ali Amir & Associates.

Pada latar belakang pendidikannya, Amir diketahui meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan Magister Hukum di Universitas Indonesia (UI) Jakarta serta mengambil program doktor ilmu hukum di UII Yogyakarta.

Beralih ke catatan kariernya, Ari sudah cukup berpengalaman dalam bidangnya. Tercatat, ia sudah banyak menangani kasus-kasus besar dan memiliki klien tokoh-tokoh ternama.

Ari pernah menjadi kuasa hukum Rizieq Shihab, eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar, eks Kabareskrim Polri Susno Duadji hingga eks KSAD Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu. Selain itu, ia juga pernah terlibat dalam sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di Mahkamah Konstitusi.

2. Yusril Ihza Mahendra - Paslon 2

FOTO/DOK.MPI

Yusril Ihza Mahendra merupakan seorang ahli hukum tata negara, advokat, politikus, serta akademisi bidang hukum di Indonesia. Pria kelahiran Belitung Timur, 5 Februari 1956 ini menjadi Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran.

Pada riwayat pendidikannya, Yusril mendapat gelar Sarjana di Universitas Indonesia jurusan Ilmu filsafat pada 1983. Kemudian, ia melanjutkan studi program Pascasarjana Universitas Indonesia dengan bidang studi Hukum dan Ilmu Islam pada 1983.

Mengutip Ihza Law Firm, Yusril juga pernah menempuh pendidikan program Pascasarjana Humaniora dan Ilmu Sosial di Universitas Punjab Pakistan. Lalu, ia melanjutkan kembali pendidikannya di Universitas Sains Malaysia dan meraih gelar pada Program Pascasarjana yaitu Master of Science (M.Sc) beserta gelar Doktor of Philosophy (Ph.D) dalam bidang ilmu politik di Institut Pendidikan Doktoral pada tahun 1993.

Pada catatan kariernya Yusril pernah beberapa kali memegang jabatan pemerintahan. Sebut saja seperti Menteri Sekretaris Negara, Anggota DPR/MPR RI, Menteri Hukum dan Perundang-Undangan, Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).

Berbekal pengetahuan luas yang dimiliki dalam bidang hukum, Yusril juga dikenal sebagai pakar di bidang hukum tata negara. Belum lagi, kontribusi intelektualnya juga mencakup aspek penulisan buku dan artikel terkait hukum tata negara, agama, filsafat hingga politik.

3. Todung Mulya Lubis - Paslon 3

FOTO/DOK.MPI

Berikutnya ada Todung Mulya Lubis. Ia memimpin tim hukum Ganjar-Mahfud yang bernama Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan (TPDK).

Mengutip laman LSM Law Firm, Todung Mulya lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1974. Setelahnya, ia mengikuti kursus hukum di Institute of American and International Law di Dallas pada 1977.

Lebih jauh, Todung Mulya mendapatkan gelar master (LL.M) dari University of California di Berkeley pada 1978 dan Harvard University pada 1987. Selain itu, ia juga meraih gelar Doctor of Juridical Science (SJD) dari University of California di Berkeley pada 1990.

Sekitar 1991, Todung Mulya mendirikan the Law Office of Mulya Lubis and Partners yang sekarang lebih dikenal dengan Lubis Santosa and Maulana Law Offices. Pada sepak terjangnya, ia sering terlibat dalam penyelesaian sengketa di firma tersebut.

Pada 2018, Todung Mulya sempat ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Duta Besar Indonesia untuk Norwegia dan Islandia. Saat ini, ia tergabung dalam TPN Ganjar-Mahfud dan memimpin tim hukumnya dalam penyelesaian sengketa Pilpres 2024.

Demikianlah ulasan mengenai profil 3 ketua tim hukum sengketa Pilpres 2024.