Dana Saksi Dibiayai Negara Dinilai Bisa Minimalisir Kecurangan

JAKARTA - Pembiayaan dana saksi oleh negara diyakini bisa meminimalisir kecurangan dalam Pemilu. Maka itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sepakat jika pembiayaan dana saksi dilakukan oleh negara.

Ketua Fraksi PPP MPR RI Arwani Thomafi mengaku menjadi salah satu yang ikut mengusulkan pembiayaan dana saksi oleh negara saat di Komisi II DPR. Bahkan, kata dia, musyawarah kerja nasional (Mukernas) PPP sempat memutuskan pembiayaan dana saksi oleh negara.

"Jadi putusan Mukernas PPP waktu itu yang merekomendasikan itu teman-teman Fraksi di DPR itu berjuang mengusulkan soal dana saksi dibiayai oleh APBN," kata Arwani, Minggu (21/10/2018).

Dia berpendapat, pembiayaan dana saksi oleh negara tidak perlu dikhawatirkan. "Nah kita ingin kembalinya Pemilu ini untuk rakyat," ujarnya.

Dikatakannya, Pemilu tidak perlu dimaknai sebagai perebutan kekuasaan. "Konstitusi kita kan seperti itu. Nanti kan terbentuk DPR itu untuk bahas untuk kepentingan rakyat," tuturnya.