BPKH Sediakan 80 Bus Balik Lebaran Gratis, Pendaftaran Dibuka Hari Ini
Senin, 25 Maret 2024 - 17:39 WIB
loading...
A
A
A
- Makan 1 kali
- Kaos pada saat keberangkatan.
Sementara, Anggota Badan Pelaksana BPKH Sulistyowati menegaskan Program Balik Kerja Bareng BPKH gratis dan tidak dipungut biaya apa pun.
"Semoga program ini dapat membantu para pemudik kembali ke Jabodetabek dengan selamat dan tanpa hambatan. BPKH akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada umat Islam di Indonesia," tandasnya.
Kegiatan kemaslahatan ini menggunakan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat, di mana pokoknya tetap dan akan terus bertambah. Sehingga tidak ada dana setoran awal yang digunakan untuk kegiatan kemaslahatan.
Baca juga: 1,8 Juta Tiket KA Lebaran 2024 Sudah Terjual per Senin 25 Maret 2024, Ini 10 Tujuan Favoritnya
BPKH berkomitmen dalam menyalurkan nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU) melalui bidang kemaslahatan sebagaimana diatur PP Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan haji, PBPKH Nomor 7 Tahun 2018 dan PBPKH Nomor 2 Tahun 2019 tentang Prioritas Kegiatan Kemaslahatan salah satunya dalam bidang sosial keagamaan.
- Kaos pada saat keberangkatan.
Sementara, Anggota Badan Pelaksana BPKH Sulistyowati menegaskan Program Balik Kerja Bareng BPKH gratis dan tidak dipungut biaya apa pun.
"Semoga program ini dapat membantu para pemudik kembali ke Jabodetabek dengan selamat dan tanpa hambatan. BPKH akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada umat Islam di Indonesia," tandasnya.
Kegiatan kemaslahatan ini menggunakan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat, di mana pokoknya tetap dan akan terus bertambah. Sehingga tidak ada dana setoran awal yang digunakan untuk kegiatan kemaslahatan.
Baca juga: 1,8 Juta Tiket KA Lebaran 2024 Sudah Terjual per Senin 25 Maret 2024, Ini 10 Tujuan Favoritnya
BPKH berkomitmen dalam menyalurkan nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU) melalui bidang kemaslahatan sebagaimana diatur PP Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan haji, PBPKH Nomor 7 Tahun 2018 dan PBPKH Nomor 2 Tahun 2019 tentang Prioritas Kegiatan Kemaslahatan salah satunya dalam bidang sosial keagamaan.
(kri)
Lihat Juga :
