alexametrics

RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Jadi RUU Usul Inisiatif DPR

loading...
RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Jadi RUU Usul Inisiatif DPR
Keterangan pers Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengenai RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Foto/KORAN SINDO/Abdul Rochim
A+ A-
JAKARTA - Sebanyak 10 fraksi di DPR secara aklamasi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Diharapkan secepatnya RUU tersebut disahkan menjadi UU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang akan mengatur lebih khusus dari sistem pendidikan nasional.

Ketua Fraksi PKB DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, Fraksi PKB selama ini cukup concern mengawal penyusunan RUU ini.



Dia berharap ada masukan dari berbagai pihak terkait substansi dan isu stategis yang sekiranya belum terakomodasi dalam RUU tersebut. "Kami berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama akan lahir UU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Sebab, pesantren sudah hadir sejak Republik ini belum merdeka. Tapi selama ini pesantren seakan belum tersentuh oleh kehadiran negara," tuturnya.

Cucun mengaku miris karena saat ini anggaran pendidikan nasional berdasarkan amandemen undang-undang sudah dipatok 20% dari total APBN. Namun, perhatian pemerintah selama ini terhadap pesantren dinilai masih rendah.

"Kalau sekolah umum kehadiran negara sangat jelas. Sebagai sesama anak bangsa, kita menuntut kehadiran negara terhadap pesantren. Masalahnya selama ini tidak ada regulasinya makanya kita lakukan upaya politik melalui RUU ini. Pengesahan RUU ini menjadi RUU Inisiatif DPR juga bagian dari kado Hari Santri Nasional," tuturnya.

Cucun memastikan pengesahan RUU ini tidak ada kaitannya dengan agenda Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 karena upaya untuk mengawal RUU ini sudah dilakukan sejak lama.

"Kalau selama ini di sekolah-sekolah umum ada bantuan rehabilitasi sekolah rusak, pembangunan ruang baru dan lainnya. Tapi kalau pesantren mau membangun, kiainya harus mencari dana sendiri. Selama ini pemerintahan-pemerintahan sebelumnya tidak pernah memandang keberadaan pesantren. Padahal santri sebagai anak bangsa juga punya hak untuk mendapatkan perhatian. Negara harus mengakui eksistensi santri," tuturnya.

Menurut Cucun, dalam RUU tersebut tidak hanya mengatur tentang pesantren, tapi juga tentang lembaga keagamaan agama-agama lainnya. "Karena ini sudah disahkan di rapat paripurna dan Bapak Presiden (Joko Widodo) juga sangat concern terhadap pendidikan di pesantren maka dalam waktu secepatnya kita lakukan upaya-upaya percepatan. Saat ini bola ada di tangan pemerintah. Tadi draf sudah diserahkan ke pemerintah untuk segera dibentuk DIM (daftar inventarisasi masalah)," paparnya.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak