RUU APBN, FPKB Minta Alokasi Belanja Pemerintah Pusat untuk Pesantren

JAKARTA - Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati Rancangan Undang-undang (RUU) APBN 2022 untuk dibahas menjadi undang-undang dalam rapat Paripurna.

Sebelum disepakati, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) memberikan masukan agar mengalokasikan belanja pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan fungsi pesantren , yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

"FPKB meminta agar terdapat alokasi belanja pemerintah pusat yang diarahkan untuk mendukung ketiga fungsi pesantren," kata Juru Bicara FPKB Siti Mukaromah dalam Pendapat Akhir FPKB terhadap RUU APBN 2022 di Gedung DPR, Selasa (28/9/2021).

Baca juga: Menko Airlangga: Program Pesantrenpreneur Dorong Kemandirian Ekonomi Rakyat

Selain itu, kata Erma, FPKB meminta agar dukungan kebijakan dan program untuk pesantren, pelaksanaannya dapat terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik, sehingga hasil dari dukungan terhadap pesantren bisa lebih terukur dan tepat sasaran.

Fraksi PKB mengapresiasi hadirnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang mengamanahkan dukungan pendanaan dari APBN dalam rangka pelaksanaan fungsi pesantren.

Perpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada awal September, mengatur tentang dana abadi pesantren, yaitu dana yang dialokasikan khusus untuk pesantren dan bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan pengembangan pendidikan pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan.

Baca juga: Buruan, Kemenag Buka Pengajuan Bantuan untuk Pesantren hingga 4 Oktober 2021

Perpres mengatur mengenai pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sumber lain yang sah dan tidak mengikat, serta dana abadi pesantren.

"Dana Abadi Pesantren sangat dibutuhkan oleh dunia pesantren dalam rangka menyetarakan kapasitas dan kualitas pendidikan pesantren dengan pendidikan umum lainnya," kata Erma, anggota Komisi VI DPR ini.

Dalam kesempatan tersebut, FPKB juga menyoroti perlunya ketegasan otoritas pajak dalam melakukan penegakan hukum (law enforcement) dengan disertai langkah extra effort untuk memperluas basis data perpajakan. Diharapkan hal itu akan mendorong pencapaian penerimaan pajak menjadi lebih baik di 2022 nanti.

FPKB menyayangkan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp769,6 triliun atau turun sebesar 0,08% dibandingkan dengan outlook 2021 yang sebesar Rp770.2 triliun. FPKB memahami bahwa APBN 2022 dirancang dalam rangka konsolidasi fiskal untuk kembali kepada batasan defisit 3%, tapi setidaknya pemerintah harus menyeimbangkan dengan pertumbuhan Belanja Pemerintah Pusat yang tumbuh sebesar 0,8%.

Menanggapi masukan-masukan dari DPR, Menteri Keuangan menyatakan menerima berbagai masukan dari DPR dan menyetujui agar pembasan RUU APB dilanjutkan ke pembahasan berikutnya yakni dalam Sidang Paripurna DPR.