Misbakhun menilai, penundaan itu lebih disebabkan karena pemerintah melihat kenaikan mata uang dolar dan kenaikan harga minyak masih bisa dikelola sehingga tidak perlu ada kenaikan harga BBM untuk saat ini.
"Ini juga menunjukkan komitmen politik ekonomi Bapak Presiden Jokowi untuk memastikan bahwa semua harga kebutuhan pokok rakyat tetap terjangkau oleh daya beli masyarakat," ujar Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/10/2018). (Baca juga: Baru Diumumkan, Presiden Minta Harga BBM Premium Dibahas Ulang)
Baca Juga:
Politikus Partai Golkar ini merujuk pada hasil survei, elektablitas Jokowi dianggap masih yang kuat sebagai calon presiden pilihan rakyat.
Dengan demikian, menurut dia, isu kenaikan harga BBM yang kemudian dibatalkan tidak akan memengaruhi elektabilitas calon petahana tersebut.
Kendati begitu, Misbakhun berharap, pemerintah harus hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan karena khawatir akan "digoreng" atau menjadi bahan kritik oleh pihak lain sebagai komoditas politik yang tidak lagi memperhatikan subtansi kritik.
"Mereka miskin konsep dan dangkal dalam membangun narasi program. Akibatnya semua dijadikan bahan kritik dan polemik di ruang publik karena kehilangan narasi besar membangun negara," tandasnya.
(dam)