Ditjen Politik dan PUM Kemendagri Raih Prestasi Tinggi Dalam Standar Pelayanan Publik
Jum'at, 15 Maret 2024 - 22:07 WIB
loading...
Kepala Keasistenan Manajemen Pengetahuan dan Penilaian Kepatuhan Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI, Aat Sugihartati menyerahkan piagam ke Kemendagri. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Ombudsman RI menyebut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berhasil mempertahankan prestasinya dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2023. Dalam penilaian tersebut, Kemendagri meraih predikat zona hijau.
Hal itu menegaskan dedikasinya dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas serta memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan.
Terkait hal tersebut, Ombudsman melakukan kunjungan dalam rangka menyampaikan piagam penghargaan dan hasil penilaian kepatuhan 2023 kepada Kemendagri yang dilaksanakan di Gedung A, Lantai 3, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jumat (15/3/2024).
Dalam kesempatan tersebut Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Jenderal Kemendagri, Evan Nur Setya Hadi mewakili Menteri Dalam Negeri RI mengapresiasi Tim Ombudsman.
Baca juga: Mendagri Lantik Sekda Bustami jadi Pj Gubernur Aceh
“Terima kasih atas penghargaan yang diberikan pada tahun 2023, yang menjadi motivasi bagi Kemendagri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan public,” katanya, Jumat (15/3/2024).
Sejak pembentukannya pada 2014, Unit Layanan Administrasi (ULA) Kemendagri telah mengemban misi untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan ketepatan waktu pelayanan, sejalan dengan dasar hukum yang mengatur pelayanan publik di Indonesia.
Baca juga: Kemendagri Kaji Revisi UU Pemerintahan Daerah
“Melalui berbagai transformasi dan inovasi, termasuk penggunaan sistem informasi online seperti SIOLA, Kemendagri terus berupaya memperluas dan memperbaiki layanan administratif dan Kemendagri berkomitmen untuk terus menghadirkan kemudahan akses dan kualitas pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat,” ucapnya.
Selanjutnya Ombudsman RI melalui Tim Keasistenan Manajemen Pengetahuan dan Penilaian Kepatuhan Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI mengumumkan, dalam lokus penilaian dan evaluasi atas implementasi standar pelayanan publik di lingkungan Kemendagri terhadap produk layanan administrasi sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009.
Direktorat Kewaspadaan Nasional dan Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan PUM Kemendagri mendapatkan penilaian tinggi, meraih Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) dengan nilai rata-rata 90,47 atau Zona Hijau sehingga Kemendagri menjadi Top 4 di tingkat Kementerian.
“Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan dedikasi tim yang kuat tetapi juga menegaskan Kemendagri terus meningkatkan standar pelayanan publik sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” kata Kepala Keasistenan Manajemen Pengetahuan dan Penilaian Kepatuhan Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI, Aat Sugihartati.
Aat Sugihartati yang mewakili Ketua Ombudsman RI, menjelaskan penyerahan piagam kepatuhan pelayanan publik merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan mencegah maladministrasi. Aat Sugihartati mencatat Kemendagri telah menunjukkan peningkatan nilai yang konsisten selama tiga tahun berturut-turut mencapai kualitas tertinggi dalam kategori zona hijau.
“Meskipun secara nasional belum diberikan piagam penghargaan, namun, atas koordinasi yang cepat dan hasil yang positif, Kemendagri telah menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas dalam memperbaiki pelayanan publik,” ucapnya.
Selain itu, Sugihartati berharap Kemendagri terus meningkatkan nilai dan bahkan memperoleh posisi pertama di tingkat kementerian pada 2024. “Dengan kerja sama antara Ombudsman dan lembaga pemerintah seperti Kemendagri, diharapkan dapat tercipta peningkatan yang berkelanjutan dalam kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik di Indonesia,” katanya.
Hadir dalam acara tersebut Plh. Sekretaris Ditjen Politik dan PUM Kemendagri/Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Risnandar Mahiwa. Plh. Direktur Kewaspadaan Nasional/Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Ditjen Politik dan PUM Kemendagri, Andi Baso Indra.
Kepala Biro Kepegawaian Kemendagri, Dian Andi Permana Kepala Biro Keuangan dan Aset Kemendagri, Eriani Budi Lestari. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kemendagri, Erikson. Plh. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Yudia Ramli. Kepala Biro dan Kepala Pusat di Lingkungan Sekjen Kemendagri. Para Pejabat di Lingkup Kementerian Dalam Negeri.
Hal itu menegaskan dedikasinya dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas serta memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan.
Terkait hal tersebut, Ombudsman melakukan kunjungan dalam rangka menyampaikan piagam penghargaan dan hasil penilaian kepatuhan 2023 kepada Kemendagri yang dilaksanakan di Gedung A, Lantai 3, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jumat (15/3/2024).
Dalam kesempatan tersebut Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Jenderal Kemendagri, Evan Nur Setya Hadi mewakili Menteri Dalam Negeri RI mengapresiasi Tim Ombudsman.
Baca juga: Mendagri Lantik Sekda Bustami jadi Pj Gubernur Aceh
“Terima kasih atas penghargaan yang diberikan pada tahun 2023, yang menjadi motivasi bagi Kemendagri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan public,” katanya, Jumat (15/3/2024).
Sejak pembentukannya pada 2014, Unit Layanan Administrasi (ULA) Kemendagri telah mengemban misi untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan ketepatan waktu pelayanan, sejalan dengan dasar hukum yang mengatur pelayanan publik di Indonesia.
Baca juga: Kemendagri Kaji Revisi UU Pemerintahan Daerah
“Melalui berbagai transformasi dan inovasi, termasuk penggunaan sistem informasi online seperti SIOLA, Kemendagri terus berupaya memperluas dan memperbaiki layanan administratif dan Kemendagri berkomitmen untuk terus menghadirkan kemudahan akses dan kualitas pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat,” ucapnya.
Selanjutnya Ombudsman RI melalui Tim Keasistenan Manajemen Pengetahuan dan Penilaian Kepatuhan Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI mengumumkan, dalam lokus penilaian dan evaluasi atas implementasi standar pelayanan publik di lingkungan Kemendagri terhadap produk layanan administrasi sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009.
Direktorat Kewaspadaan Nasional dan Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan PUM Kemendagri mendapatkan penilaian tinggi, meraih Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) dengan nilai rata-rata 90,47 atau Zona Hijau sehingga Kemendagri menjadi Top 4 di tingkat Kementerian.
“Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan dedikasi tim yang kuat tetapi juga menegaskan Kemendagri terus meningkatkan standar pelayanan publik sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” kata Kepala Keasistenan Manajemen Pengetahuan dan Penilaian Kepatuhan Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI, Aat Sugihartati.
Aat Sugihartati yang mewakili Ketua Ombudsman RI, menjelaskan penyerahan piagam kepatuhan pelayanan publik merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan mencegah maladministrasi. Aat Sugihartati mencatat Kemendagri telah menunjukkan peningkatan nilai yang konsisten selama tiga tahun berturut-turut mencapai kualitas tertinggi dalam kategori zona hijau.
“Meskipun secara nasional belum diberikan piagam penghargaan, namun, atas koordinasi yang cepat dan hasil yang positif, Kemendagri telah menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas dalam memperbaiki pelayanan publik,” ucapnya.
Selain itu, Sugihartati berharap Kemendagri terus meningkatkan nilai dan bahkan memperoleh posisi pertama di tingkat kementerian pada 2024. “Dengan kerja sama antara Ombudsman dan lembaga pemerintah seperti Kemendagri, diharapkan dapat tercipta peningkatan yang berkelanjutan dalam kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik di Indonesia,” katanya.
Hadir dalam acara tersebut Plh. Sekretaris Ditjen Politik dan PUM Kemendagri/Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Risnandar Mahiwa. Plh. Direktur Kewaspadaan Nasional/Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Ditjen Politik dan PUM Kemendagri, Andi Baso Indra.
Kepala Biro Kepegawaian Kemendagri, Dian Andi Permana Kepala Biro Keuangan dan Aset Kemendagri, Eriani Budi Lestari. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kemendagri, Erikson. Plh. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Yudia Ramli. Kepala Biro dan Kepala Pusat di Lingkungan Sekjen Kemendagri. Para Pejabat di Lingkup Kementerian Dalam Negeri.
(cip)
Lihat Juga :
