DPR Ingin Pemerintah Lakukan Transformasi Strategis di Tengah Pandemi
Jum'at, 14 Agustus 2020 - 20:29 WIB
loading...
A
A
A
Selain itu, kata Puan, defisit anggaran 2021 diperkirakan akan tetap tinggi, yaitu lebih dari 3% terhadap PDB, sejalan dengan kinerja penerimaan yang belum membaik. Kinerja penerimaan 2021 diprediksi masih akan tetap tertekan dan berimplikasi pada semakin besarnya ketergantungan pemerintah terhadap instrumen pembiayaan utang sebagai sumber pendanaan APBN untuk menutupi defisit anggaran.
Oleh karena itu, Puan meminta agar pemerintah agar menyusun strategi pembiayaan utang yang memperhatikan risiko dan kapasitas fiskal APBN di masa yang akan datang dan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan akuntabel. Dengan beban utang yang semakin besar, maka Pemerintah wajib memastikan bahwa utang tersebut digunakan untuk belanja negara yang benar-benar berdampak bagi meningkatnya derajat kesejahteraan rakyat.
"RUU APBN Tahun 2021, akan dibahas bersama oleh Pemerintah dan DPR RI. DPR RI dapat memahami beban berat APBN Tahun 2021 dan DPR RI memiliki komitmen yang tinggi, dalam bergotong-royong bersama pemerintah, untuk memformulasikan APBN 2021 yang berkualitas, sebagai APBN yang dapat melindungi rakyat, memberdayakan rakyat, menyejahterahkan rakyat, memajukan Indonesia dan memperkuat persatuan seluruh anak bangsa Indonesia," kata Puan.
"DPR RI berharap agar RUU APBN 2021 beserta Nota Keuangan yang akan di sampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, dapat memenuhi harapan rakyat Indonesia untuk dapat mengatasi permasalahan pandemi COVID-19, serta percepatan pemulihan sosial dan pemulihan ekonomi," katanya.
Oleh karena itu, Puan meminta agar pemerintah agar menyusun strategi pembiayaan utang yang memperhatikan risiko dan kapasitas fiskal APBN di masa yang akan datang dan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan akuntabel. Dengan beban utang yang semakin besar, maka Pemerintah wajib memastikan bahwa utang tersebut digunakan untuk belanja negara yang benar-benar berdampak bagi meningkatnya derajat kesejahteraan rakyat.
"RUU APBN Tahun 2021, akan dibahas bersama oleh Pemerintah dan DPR RI. DPR RI dapat memahami beban berat APBN Tahun 2021 dan DPR RI memiliki komitmen yang tinggi, dalam bergotong-royong bersama pemerintah, untuk memformulasikan APBN 2021 yang berkualitas, sebagai APBN yang dapat melindungi rakyat, memberdayakan rakyat, menyejahterahkan rakyat, memajukan Indonesia dan memperkuat persatuan seluruh anak bangsa Indonesia," kata Puan.
"DPR RI berharap agar RUU APBN 2021 beserta Nota Keuangan yang akan di sampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, dapat memenuhi harapan rakyat Indonesia untuk dapat mengatasi permasalahan pandemi COVID-19, serta percepatan pemulihan sosial dan pemulihan ekonomi," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
