Orasi di Mimbar Bebas F-PDR, Hasto PDIP: Prinsip Demokrasi dan Kejujuran Telah Dilanggar

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Hasto Kristiyanto berorasi di forum Mimbar Bebas yang digelar Sekretariat Bersama Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (Sekber F-PDR) di Jalan Diponegoro 72, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024). Kegiatan ini sebagai ungkapan seluruh komitmen politik di dalam menyikapi Pemilu 2024 yang diwarnai oleh abuse of power penguasa.

Hasto mengatakan abuse of power rezim berkuasa menimbulkan kerusakan dari seluruh falsafah, nilai-nilai dari pranata kehidupan yang baik tentang demokrasi.

"Pranata kehidupan baik tentang demokrasi yang seharusnya berintikan kedaulatan rakyat, mengedepankan supremasi hukum, netralitas negara, tapi kemarin diwarnai oleh praktik-praktik yang tidak benar sehingga banyak pakar politik, kelompok civil society, bahkan juga Pak JK mengatakan ini sebagai pemilu yang paling buruk dan brutal," ujar Hasto kepada wartawan di lokasi acara, Sabtu (9/3/2024).



Hasto menilai dengan adanya Sekber F-PDR, akan menjadi suatu agenda yang menata masa depan bangsa dan negara berdasarkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, mengarusutamakan nilai-nilai kebangsaan.

"Karena ini menyangkut masa depan Indonesia sebagai bangsa, mengingat pemilu adalah mekanisme konstitusional yang seharusnya mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan kejujuran, ini semua telah dilanggar," katanya.

Hasto mengatakan pihaknya diundang dan bukan mewadahi Sekber F-PDR itu. Namun pihaknya memberi dukungan atas prakarsa dan konsolidasi kelompok-kelompok civil society yang terus bergerak.

"Bahkan para guru-guru besar, tokoh-tokoh perguruan tinggi, civil society itu terus melakukan konsolidasi. Karena apa? Karena mereka juga terbangun spiritnya setelah dikatakan oleh Presiden Jokowi bahwa ini adalah residu politik," ujar Hasto.



"Pernyataan-pernyataan kritis dari para guru besar, para tokoh-tokoh civil society itu dikatakan sebagai residu politik. Apalagi itu dikatakan di hadapan Panglima TNI dan juga Kapolri, sehingga ketika (ada pernyataan) residu politik inilah akhirnya malah menyulut berbagai pergerakan-pergerakan yang masif dari kelompok civil society," katanya.