Front PDR Sebut Pemilu 2024 Praktik Nyata Presiden Jokowi Abuse of Power
loading...
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Eksekutif Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (F-PDR), Rudy S Kamri menyebutkan, Pemilu 2024 adalah bukti penyalahgunaan jabatan yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) . Hal tersebut disampaikan saat peresmian sekretariat bersama (sekber) F-PDR di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024).
"Sekber F-PDR menyatakan Pemilu 2024 adalah praktik nyata dari abuse of power yang dilakukan Presiden Jokowi baik secara langsung maupun tidak langsung dan nyata-nyata berpihak pada paslon 02. Terutama keterlibatan anak kandungnya Gibran Rakabuming," kata Rudy.
Tak hanya itu, dia juga mengatakan Pemilu 2024 adalah Pemilu paling buruk dan paling brutal karena melibatkan alat-alat negara dan sumber daya negara.
Dengan hadirnya F-PDR, dia berharap perjuangan forum ini dapat mewujudkan tata negara dan tata pemerintahan yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara, yang ditandai dengan sikap kenegarawanan pemimpin untuk berani melawan nepotisme, kolusi, dan korupsi.
F-PDR juga akan menjadi pusat koordinasi, komunikasi, dan perlawanan secara terukur dengan jalan hukum, politik, kebudayaan, dan pergerakan rakyat.
“Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi akan mengadakan mimbar bebas di rumah perjuangan ini. Mimbar bebas ini akan menjadi pusat penyampaian keprihatian atas matinya demokrasi Indonesia dan mengundang seluruh pihak untuk menyampaikan pidato politiknya di dalam menyikapi berbagai persoalan umat, bangsa dan negara,” ujarnya.
"Sekber F-PDR menyatakan Pemilu 2024 adalah praktik nyata dari abuse of power yang dilakukan Presiden Jokowi baik secara langsung maupun tidak langsung dan nyata-nyata berpihak pada paslon 02. Terutama keterlibatan anak kandungnya Gibran Rakabuming," kata Rudy.
Tak hanya itu, dia juga mengatakan Pemilu 2024 adalah Pemilu paling buruk dan paling brutal karena melibatkan alat-alat negara dan sumber daya negara.
Dengan hadirnya F-PDR, dia berharap perjuangan forum ini dapat mewujudkan tata negara dan tata pemerintahan yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara, yang ditandai dengan sikap kenegarawanan pemimpin untuk berani melawan nepotisme, kolusi, dan korupsi.
F-PDR juga akan menjadi pusat koordinasi, komunikasi, dan perlawanan secara terukur dengan jalan hukum, politik, kebudayaan, dan pergerakan rakyat.
“Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi akan mengadakan mimbar bebas di rumah perjuangan ini. Mimbar bebas ini akan menjadi pusat penyampaian keprihatian atas matinya demokrasi Indonesia dan mengundang seluruh pihak untuk menyampaikan pidato politiknya di dalam menyikapi berbagai persoalan umat, bangsa dan negara,” ujarnya.
(maf)