Orasi di Mimbar Bebas F-PDR, Hasto PDIP: Prinsip Demokrasi dan Kejujuran Telah Dilanggar
loading...
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berorasi di forum Mimbar Bebas yang digelar Sekretariat Bersama Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (Sekber F-PDR) di Jalan Diponegoro 72, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024). FOTO/MPI/ISMET HUMAEDI
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Hasto Kristiyanto berorasi di forum Mimbar Bebas yang digelar Sekretariat Bersama Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (Sekber F-PDR) di Jalan Diponegoro 72, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024). Kegiatan ini sebagai ungkapan seluruh komitmen politik di dalam menyikapi Pemilu 2024 yang diwarnai oleh abuse of power penguasa.
Hasto mengatakan abuse of power rezim berkuasa menimbulkan kerusakan dari seluruh falsafah, nilai-nilai dari pranata kehidupan yang baik tentang demokrasi.
"Pranata kehidupan baik tentang demokrasi yang seharusnya berintikan kedaulatan rakyat, mengedepankan supremasi hukum, netralitas negara, tapi kemarin diwarnai oleh praktik-praktik yang tidak benar sehingga banyak pakar politik, kelompok civil society, bahkan juga Pak JK mengatakan ini sebagai pemilu yang paling buruk dan brutal," ujar Hasto kepada wartawan di lokasi acara, Sabtu (9/3/2024).
Baca juga: Front PDR Sebut Pemilu 2024 Praktik Nyata Presiden Jokowi Abuse of Power
Hasto menilai dengan adanya Sekber F-PDR, akan menjadi suatu agenda yang menata masa depan bangsa dan negara berdasarkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, mengarusutamakan nilai-nilai kebangsaan.
"Karena ini menyangkut masa depan Indonesia sebagai bangsa, mengingat pemilu adalah mekanisme konstitusional yang seharusnya mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan kejujuran, ini semua telah dilanggar," katanya.
Hasto mengatakan pihaknya diundang dan bukan mewadahi Sekber F-PDR itu. Namun pihaknya memberi dukungan atas prakarsa dan konsolidasi kelompok-kelompok civil society yang terus bergerak.
"Bahkan para guru-guru besar, tokoh-tokoh perguruan tinggi, civil society itu terus melakukan konsolidasi. Karena apa? Karena mereka juga terbangun spiritnya setelah dikatakan oleh Presiden Jokowi bahwa ini adalah residu politik," ujar Hasto.
Baca juga: Buntut Dugaan Pemilu Curang, Tokoh Militer, Budayawan, hingga Pemuda Dirikan Sekber F-PDR
"Pernyataan-pernyataan kritis dari para guru besar, para tokoh-tokoh civil society itu dikatakan sebagai residu politik. Apalagi itu dikatakan di hadapan Panglima TNI dan juga Kapolri, sehingga ketika (ada pernyataan) residu politik inilah akhirnya malah menyulut berbagai pergerakan-pergerakan yang masif dari kelompok civil society," katanya.
PDIP, lanjut Hasto, akan selalu hadir ketika diundang dalam rangka memperjuangkan demokrasi Indonesia. Partainya memiliki legitimasi historis ketika melawan pemerintahan yang otoriter.
"Kami memiliki suatu kebenaran sejarah ketika ibu Megawati Soekarnoputri juga melawan pemerintahan otoriter Soeharto sampai kantor PDI saat itu dilakukan tindak kekerasan yang bertentangan dengan nilai demokrasi. Maka rakyat kemudian bergerak," katanya.
Untuk diketahui, sejumlah tokoh militer, budayawan hingga pemuda mendirikan Sekretariat Bersama Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (Sekber F-PDR), di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024). Forum didirikan setelah melihat kondisi Pemilu 2024 yang berjalan dengan penuh kecurangan.
Deklarasi dihadiri sejumlah tokoh antara lain mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) TNI Agus Supriatna, Mantan KSAL Laksamana (Purn) TNI Bernard Kent Sondakh, pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie, budayawan M Sobary, Laksamana Madya (Purn) TNI Agus Setiadji, serta tokoh muda seperti Seno Bagaskoro dan Anggi Pasaribu.
Ketua Sekber F-PDR Mustar Bonaventura menyebut berbagai kecurangan pada pemilu 2024 dilakukan dengan brutal sehingga membuat demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran.
"Ini tidak lagi soal pencoblosan, tidak bicara lagi soal election, bukan soal elektoral, tetapi bagaimana tugas kebangsaan yang tadi disampaikan bahwa pemilu ini adalah pemilu paling brutal, paling amburadul, dan mencederai demokrasi yang sudah berjalan dengan baik malah mengalami kemunduran. Kemunduran berbangsa, bernegara, yang menurut kita sangat tidak baik," ujar Mustar.
Hasto mengatakan abuse of power rezim berkuasa menimbulkan kerusakan dari seluruh falsafah, nilai-nilai dari pranata kehidupan yang baik tentang demokrasi.
"Pranata kehidupan baik tentang demokrasi yang seharusnya berintikan kedaulatan rakyat, mengedepankan supremasi hukum, netralitas negara, tapi kemarin diwarnai oleh praktik-praktik yang tidak benar sehingga banyak pakar politik, kelompok civil society, bahkan juga Pak JK mengatakan ini sebagai pemilu yang paling buruk dan brutal," ujar Hasto kepada wartawan di lokasi acara, Sabtu (9/3/2024).
Baca juga: Front PDR Sebut Pemilu 2024 Praktik Nyata Presiden Jokowi Abuse of Power
Hasto menilai dengan adanya Sekber F-PDR, akan menjadi suatu agenda yang menata masa depan bangsa dan negara berdasarkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, mengarusutamakan nilai-nilai kebangsaan.
"Karena ini menyangkut masa depan Indonesia sebagai bangsa, mengingat pemilu adalah mekanisme konstitusional yang seharusnya mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan kejujuran, ini semua telah dilanggar," katanya.
Hasto mengatakan pihaknya diundang dan bukan mewadahi Sekber F-PDR itu. Namun pihaknya memberi dukungan atas prakarsa dan konsolidasi kelompok-kelompok civil society yang terus bergerak.
"Bahkan para guru-guru besar, tokoh-tokoh perguruan tinggi, civil society itu terus melakukan konsolidasi. Karena apa? Karena mereka juga terbangun spiritnya setelah dikatakan oleh Presiden Jokowi bahwa ini adalah residu politik," ujar Hasto.
Baca juga: Buntut Dugaan Pemilu Curang, Tokoh Militer, Budayawan, hingga Pemuda Dirikan Sekber F-PDR
"Pernyataan-pernyataan kritis dari para guru besar, para tokoh-tokoh civil society itu dikatakan sebagai residu politik. Apalagi itu dikatakan di hadapan Panglima TNI dan juga Kapolri, sehingga ketika (ada pernyataan) residu politik inilah akhirnya malah menyulut berbagai pergerakan-pergerakan yang masif dari kelompok civil society," katanya.
PDIP, lanjut Hasto, akan selalu hadir ketika diundang dalam rangka memperjuangkan demokrasi Indonesia. Partainya memiliki legitimasi historis ketika melawan pemerintahan yang otoriter.
"Kami memiliki suatu kebenaran sejarah ketika ibu Megawati Soekarnoputri juga melawan pemerintahan otoriter Soeharto sampai kantor PDI saat itu dilakukan tindak kekerasan yang bertentangan dengan nilai demokrasi. Maka rakyat kemudian bergerak," katanya.
Untuk diketahui, sejumlah tokoh militer, budayawan hingga pemuda mendirikan Sekretariat Bersama Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (Sekber F-PDR), di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024). Forum didirikan setelah melihat kondisi Pemilu 2024 yang berjalan dengan penuh kecurangan.
Deklarasi dihadiri sejumlah tokoh antara lain mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) TNI Agus Supriatna, Mantan KSAL Laksamana (Purn) TNI Bernard Kent Sondakh, pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie, budayawan M Sobary, Laksamana Madya (Purn) TNI Agus Setiadji, serta tokoh muda seperti Seno Bagaskoro dan Anggi Pasaribu.
Ketua Sekber F-PDR Mustar Bonaventura menyebut berbagai kecurangan pada pemilu 2024 dilakukan dengan brutal sehingga membuat demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran.
"Ini tidak lagi soal pencoblosan, tidak bicara lagi soal election, bukan soal elektoral, tetapi bagaimana tugas kebangsaan yang tadi disampaikan bahwa pemilu ini adalah pemilu paling brutal, paling amburadul, dan mencederai demokrasi yang sudah berjalan dengan baik malah mengalami kemunduran. Kemunduran berbangsa, bernegara, yang menurut kita sangat tidak baik," ujar Mustar.
(abd)
Lihat Juga :
