Isu Suara Ganjar-Mahfud Dikunci 17%, KPU Klaim Tak Bisa Kontrol Suara Masuk

Sabtu, 09 Maret 2024 - 16:58 WIB
loading...
Isu Suara Ganjar-Mahfud...
Ketua KPU Hasyim Asyari saat konferensi pers di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa (27/2/2024). FOTO/MPI/ARIF JULIANTO
A A A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) membantah pihaknya telah mematok suara sebanyak 17% untuk pasangan calon (paslon) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Hal ini ditegaskan menanggapi pernyataan Mahfud MD yang mengaku mendengar suara paslon nomor urut 3 sudah dipatok.

"KPU tidak pernah mematok suara si A, si B dan seterusnya, partai ini partai itu. Sejak awal itu nggak ada karena pemungutan suara ini kan bersifat langsung," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/3/2024).

"Artinya yang menentukan perolehan suara adalah suaranya pemilih yang menggunakan hak pilih pada hari H pemungutan suara, untuk di dalam negeri itu tanggal 14 Februari 2024," katanya.



Hasyim menegaskan, pihaknya tak bisa mengontrol jumlah pemilih yang datang ke TPS, apalagi untuk mengontrol suara yang masuk ke paslon tertentu.

"Katakanlah dari DPT, dari DPTb, atau DPK di dalam negeri itu berapa yang akan hadir juga KPU tidak bisa memprediksi, tidak bisa mengontrol. Apalagi kemudian mengontrol perolehan suara, mengontrol dalam arti sudah mematok sudah menentukan sejak awal pasangan calon nomor 1 sekian, nomor 2 skekian, nomor 3 sekian. jadi tidak apa KPU kemudian sudah, istilahnya tadi sudah mengunci di angka sekian persen, tidak pernah ada situasi itu," tutur Hasyim.

Hasyim memastikan KPU tidak pernah mematok suara dari paslon tertentu, persentase yang masuk merupakan hasil dari pemungutan suara secara langsung pada 14 Februari 2024.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Gus Lilur Usulkan Mahfud...
Gus Lilur Usulkan Mahfud MD dan Busyro Muqoddas Masuk Kabinet Prabowo
Soal Peralihan Penyidikan...
Soal Peralihan Penyidikan Jampidsus, Pakar: Diskresi demi Cegah Konflik Antarpenegak Hukum
KPU Kaji E-Voting, Partai...
KPU Kaji E-Voting, Partai Perindo Ingatkan Kesiapan Sistem Jadi Penentu
Mahfud MD Ungkap Skenario...
Mahfud MD Ungkap Skenario Eks Jampidsus Ajukan Praperadilan dan Berakhir Menang
Mahfud MD: Pelimpahan...
Mahfud MD: Pelimpahan Penyidikan Kasus Febrie Adriansyah Tidak Ada Dalam KUHAP
Mahfud MD Soroti Pengalihan...
Mahfud MD Soroti Pengalihan Penyidikan Febrie Adriansyah ke Kejaksaan: Banyak yang Terkecoh
KPU Jakarta Timur Dorong...
KPU Jakarta Timur Dorong Parpol Memperbarui Data
Atasi Kebocoran Data...
Atasi Kebocoran Data Ekspor, Mahfud MD Dorong Penguatan PT DSI
Roy Suryo dan Dokter...
Roy Suryo dan Dokter Tifa Akan Gugat KPU terkait Ijazah Jokowi
Rekomendasi
Tim Futsal MNC University...
Tim Futsal MNC University Borong Dua Gelar Juara dalam Dua Turnamen Bergengsi
Tabungan Kelas Menengah...
Tabungan Kelas Menengah Melambat, LPS Menyoroti Anomali Melejitnya Simpanan di Atas Rp5 Miliar
Eropa Luncurkan Perisai...
Eropa Luncurkan Perisai Udara yang Bakal Jadi Lawan Tangguh Drone
Berita Terkini
KPK Masih Periksa 8...
KPK Masih Periksa 8 Orang Terkait OTT Lombok Barat: Bupati, Kepala Dinas, hingga Sopir
KPK Sebut OTT Bupati...
KPK Sebut OTT Bupati Lombok Barat Naik ke Tahap Penyidikan
Rapat Paripurna DPR...
Rapat Paripurna DPR RI Hari Ini Sahkan RUU PFII hingga Tetapkan Anggota KPI
Evaluasi Program MBG,...
Evaluasi Program MBG, BGN Cek Ulang Validitas 63 Juta Penerima Manfaat-Insentif SPPG
Heboh Kipas Angin Rp1,8...
Heboh Kipas Angin Rp1,8 T untuk Kopdes, KPK Ingatkan Pengadaan Barang Titik Rawan Korupsi
Komisi I DPR Setujui...
Komisi I DPR Setujui Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi, Nurul Arifin: Perkuat Pertahanan dan Tingkatkan Daya Gentar
Infografis
3 Proyek Kereta Cepat...
3 Proyek Kereta Cepat Termahal di Dunia, Whoosh Tak Masuk Hitungan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved