Pendukung Anies-Cak Imin Paling Tidak Percaya Hasil Survei
loading...
Pendukung calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memiliki jumlah pendukung yang tidak percaya hasil survei sebesar 41 persen. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (Aropi) melakukan riset terkait tingkat kepercayaan masing-masing pendukung capres cawapres terhadap lembaga survei .
Pendukung calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memiliki jumlah pendukung yang tidak percaya hasil survei sebesar 41 persen.
Lalu, pendukung calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD memiliki basis massa yang tidak percaya hasil lembaga survei sebanyak 29,1 persen. Basis pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka paling sedikit massa pendukungnya yang tidak percaya lembaga survei sebesar 10,4 persen.
Ketum Aropi Sunarto Ciptoharjono mengatakan, hal tersebut berhubungan erat dengan tingkat pendidikan dari pemilih masing-masing paslon capres cawapres.
Dari hasil survei, pemilih yang berpendidikan tamat SD ke bawah memiliki tingkat kepercayaan terhadap lembaga survei sebesar 80,4 persen.
Sedangkan, yang berpendidikan tamat SMP sederhana memiliki tingkat kepercayaan terhadap lembaga survei terbesar kedua yakni 77,9 persen.
Pemilih yang berpendidikan tamat D3 ke atas hanya 60,3 persen yang percaya terhadap lembaga survei. "Pemilih tamat SD ke bawah mendominasi tingkat kepercayaan terhadap lembaga survei disusul pemilih tamatan SMP, SMA, dan perguruan tinggi," ujar Sunarto dalam publikasi temuan di Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2024).
Menurut dia, pemilih Anies lebih kritis dibandingkan paslon lainnya. Dia melihat semakin tinggi tingkat pendidikan, masyarakat punya kekritisan terhadap lembaga survei.
Apalagi banyak fenomena lembaga survei diduga bayaran yang muncul saat mendekati Pemilu 2024. "Aropi selaku lembaga survei banyak mendapatkan aduan lembaga survei abal-abal di setiap pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu)," katanya.
Terlebih hukum di Indonesia belum mengatur secara rigid terkait lembaga survei maupun wadah asosiasi.
Direktur Indonesian Presidential Studies Nyarwi Ahmad menuturkan publik saat ini makin kritis di tengah berkembang nya media sosial.
"Generasi milenial saat ini penuh dengan informasi berlimpah. Masyarakat membutuhkan referensi kredibel. Tapi, tidak jarang data yang dipublikasikan lembaga survei merugikan sehingga harus diawasi track recordnya," ujar Ahmad.
Dia meminta ada aturan jelas terkait lembaga survei yang dibuat hanya untuk kepentingan sesaat tanpa ada track record yang jelas dan memastikan data yang dipublikasikan berdasarkan metode ilmiah atau akademik.
"Kalau ada rekayasa dalam data survei maka itu akan mencemarkan metode-metode ilmiah dalam lembaga survei," ucapnya.
Pendukung calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memiliki jumlah pendukung yang tidak percaya hasil survei sebesar 41 persen.
Lalu, pendukung calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD memiliki basis massa yang tidak percaya hasil lembaga survei sebanyak 29,1 persen. Basis pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka paling sedikit massa pendukungnya yang tidak percaya lembaga survei sebesar 10,4 persen.
Ketum Aropi Sunarto Ciptoharjono mengatakan, hal tersebut berhubungan erat dengan tingkat pendidikan dari pemilih masing-masing paslon capres cawapres.
Dari hasil survei, pemilih yang berpendidikan tamat SD ke bawah memiliki tingkat kepercayaan terhadap lembaga survei sebesar 80,4 persen.
Sedangkan, yang berpendidikan tamat SMP sederhana memiliki tingkat kepercayaan terhadap lembaga survei terbesar kedua yakni 77,9 persen.
Pemilih yang berpendidikan tamat D3 ke atas hanya 60,3 persen yang percaya terhadap lembaga survei. "Pemilih tamat SD ke bawah mendominasi tingkat kepercayaan terhadap lembaga survei disusul pemilih tamatan SMP, SMA, dan perguruan tinggi," ujar Sunarto dalam publikasi temuan di Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2024).
Menurut dia, pemilih Anies lebih kritis dibandingkan paslon lainnya. Dia melihat semakin tinggi tingkat pendidikan, masyarakat punya kekritisan terhadap lembaga survei.
Apalagi banyak fenomena lembaga survei diduga bayaran yang muncul saat mendekati Pemilu 2024. "Aropi selaku lembaga survei banyak mendapatkan aduan lembaga survei abal-abal di setiap pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu)," katanya.
Terlebih hukum di Indonesia belum mengatur secara rigid terkait lembaga survei maupun wadah asosiasi.
Direktur Indonesian Presidential Studies Nyarwi Ahmad menuturkan publik saat ini makin kritis di tengah berkembang nya media sosial.
"Generasi milenial saat ini penuh dengan informasi berlimpah. Masyarakat membutuhkan referensi kredibel. Tapi, tidak jarang data yang dipublikasikan lembaga survei merugikan sehingga harus diawasi track recordnya," ujar Ahmad.
Dia meminta ada aturan jelas terkait lembaga survei yang dibuat hanya untuk kepentingan sesaat tanpa ada track record yang jelas dan memastikan data yang dipublikasikan berdasarkan metode ilmiah atau akademik.
"Kalau ada rekayasa dalam data survei maka itu akan mencemarkan metode-metode ilmiah dalam lembaga survei," ucapnya.
(jon)
Lihat Juga :
