Kepala BKKBN Tekankan Pentingnya Pahami Makna Audit Kasus Stunting

JAKARTA - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menekankan pentingnya memahami makna sebenarnya audit kasus stunting (AKS). Hasto mengatakan, AKS bukan audit keuangan atau kinerja.

"Tetapi lebih banyak kepada kasus stuntingnya. Saya senang AKS benar-benar dilaunching dengan sangat baik sehingga bisa dipahami oleh semuanya,” ujar dokter Hasto pada acara Gebyar Audit Kasus Stunting di Kantor Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau, Senin (4/3/2024).

Menurut Hasto, audit ini maknanya mencari apa underlying problem yang mendasari stunting. Sehingga satu per satu kasus stunting akan teridentifikasi dan ditindaklanjuti dengan rekomendasi intervensi yang tepat sasaran sesuai permasalahannya.



Hasto melanjutkan, dari hasil AKS tersebut akan bisa membedakan penyebab stunting yang terjadi antara kabupaten satu dengan kabupaten lainnya. “Tadi saya diskusi dengan Dinas Kesehatan (Provinsi Riau), TBC di sini juga masih cukup banyak, bisa menjadi underlying problemnya. Dengan audit ini ada beberapa pakar yang dihadirkan, akhirnya akan bisa menentukan penyebab-penyebab stunting di provinsi maupun kabupaten/kota,” tuturnya.

Di Kampar terdapat 44 Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) yang berasal dari berbagai pihak, baik perusahaan, lembaga bahkan pribadi, sehingga seluruh anak yang masih stunting sudah mempunyai BAAS. “Saya sudah keliling ke seluruh Indonesia, yang 'ngeroyok' stunting seperti di Kampar ini saya belum lihat. Ngeroyok stuntingnya ini serius sekali. Semua memberikan dukungan. Dan optimis sangat karena gotong royongnya betul banyak,” kata dokter Hasto.

Hasto membeberkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan akhir 2024 angka stunting harus mencapai target 14 persen secara nasional. Namun menariknya, di Kabupaten Kampar jangankan akhir 2024, akhir 2022 sudah mencapai 14 persen.

Menurut Hasto, kerja keras dan upaya yang dilakukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kampar sungguh luar biasa. "Tentu berkat dukungan yang digerakkan Pak Bupati dan Pak Sekda. Saya melihat Pak Sekda sejak beberapa tahun lalu sudah menggerakkan, termasuk juga mitra-mitra. Saya terima kasih sekali kepada para mitra," imbuhnya.

Penjabat (Pj) Gubernur Riau yang diwakili Asisten 3 Setda Provinsi Riau Elli Wardani menjelaskan bahwa hasil AKS di Provinsi Riau pada 2023 di 12 kabupaten/kota masih menemukan kasus stunting yang perlu diintervensi.

“Secara umum hasil AKS tahun 2023 masih ditemukan. Ibu hamil yang terpapar asap rokok, ibu hamil dengan masalah psikologis emosional, bayi yang tidak mendapatkan ASI Eksklusif, balita dengan infeksi berulang, serta ibu nifas yang belum mendapatkan pelayanan KB dan tidak memberikan Inisiasi Menyusui Dini,” katanya merinci tantangan yang dihadapi.